Kamis, 23 Oktober 2014

Aktivis 77/78: Evaluasi UU Bertentangan Dengan Pancasila

| 6.144 Views
id pancasila, evaluasi uu
Aktivis 77/78: Evaluasi UU Bertentangan Dengan Pancasila
Pancasila sebagai dasar negara serta pandangan hidup bangsa Indonesia-ilustrasi (ANTARANEWS/Ardika)
Jakarta (ANTARA News) - Aktivis Gerakan Mahasiswa Angkatan 77/78, M Hatta Taliwang menyatakan, setelah tiga presiden berpidato pada perayaan Hari Lahirnya Pancasila, 1 Juni 2011 ini, di hari-hari mendatang perlu langkah konkret segera mengevaluasi UU yang bertentangan dengan Pancasila.

"Jangan berakhir hanya pada `kontes pidato Pancasila` seperti hari ini. Rakyat berharap, evaluasi berapa banyak Undang Undang (UU) bertentangan dengan Pancasila dan Undang Undang Dasar (UUD) 1945. Juga perlu `yudicial review` atas UUD atau UU yang tidak senafas dengan Pancasila," tandasnya, di Jakarta, Rabu.

Terutama, katanya, hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumberdaya alam, perbankan dan moneter, penanaman modal asing, perdagangan dan pasar modern, pertanahan, serta tenaga kerja, agar sesuai dengan roh Pancasila.

Berbicara dalam forum terbatas yang digelar `Indonesian Press Online Services` (IPOS) di Jakarta, Hatta Taliwang juga menyorot kritis masalah-masalah di seputar penguasaan asing atas pertambangan, kebun sawit, perbankan dan beberapa aset strategis bangsa (termasuk telekomunikasi), yang terus menguat serta meningkat.

"Ini semua perlu ditata-ulang. Itu baru ada langkah konkret mengejawantahkan nilai-nilai ideologi Pancasila secara benar, jujur, tulus serta mengedepankan kepentingan bangsa," tegasnya.

Tak kalah pentingnya, menurutnya, tengok pula apakah terjadi penurunan korupsi atau tidak, begitu pula kekayaan pejabat makin `menggunung`.

"Yang berikutnya, perlu dinilai pula implementasi Pancasila ke depan pada apakah kekerasan bermotif suku, agama menurun atau bagaimana," katanya.

Dan yang juga harus mendapat atensi serius, lanjutnya, ialah menyangkut orang miskin dan pengangguran, apakah makin berkurang atau malah melambung.

"Tanpa implementasi dan operasionalisasi serta evaluasi kritis, maka pidato Pancasila tadi hanya memenuhi syarat ritual, tanpa makna," pungkas Hatta Taliwang lagi. (M036/K004)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2011

Komentar Pembaca
Baca Juga