"Kami sangat serius menyelesaikan persoalan ini karena kami dalam posisi netral dan tidak terlibat sengketa itu," kata Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN, Djauhari Oratmangun, di Surabaya, Selasa.
Sejak persoalan tersebut mengemuka pada 2002 hingga kini belum ada kesepakatan, terutama terkait keberadaan Kepulauan Spratly.
"Memang sampai ini tidak ada kemajuan yang berarti soal penyelesaian sengketa itu. Tapi, kami berharap tahun ini ada `guidelines`," katanya di sela-sela pertemuan pejabat senior (Senior Officials` Meeting) ASEAN itu.
Pemerintah Indonesia menginginkan adanya percepatan implementasi terkait penyelesaian persoalan sengketa Laut China Selatan itu.
Apalagi dalam KTT ke-18 ASEAN di Jakarta beberapa waktu lalu, para kepala negara mendeklarasikan 10 program prioritas.
Kesepuluh program prioritas yang dibacakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu adalah konektivitas ASEAN, ketahanan pangan dan energi, manajemen konflik di kawasan, penguatan infrastruktur regional, ASEAN yang lebih bermasyarakat, dan penanganan bencana alam.
Selain itu, mempererat kerja sama sub-kawasan ASEAN, East Asia Summit (EAS) pada 2011, keanggotaan Timor Leste di ASEAN, dan pertukaran (swap) keketuaan ASEAN antara Laos dan Myanmar.
"Oleh karena itu, kami berharap ada kemajuan berarti terkait sengketa Laut China Selatan dalam pertemuan di Surabaya ini," katanya.
Selama kepemimpinannya di ASEAN, lanjut Djauhari, pemerintah Indonesia juga berupaya turut membantu penyelesaian sengketa di Myanmar dan sengketa antara Kamboja dan Thailand.(*)
(T.M038/I007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
