"Untuk sebuah negara yang menjadi pengirim terbesar TKI ke Arab Saudi, tidakk diketahuinya jadwal pemancungan Ruyati adalah keteledoran besar," kata Wasekjen PPP Romahurmuziy atau Romi kepada antaranews.com, di Jakarta, Minggu.
Untuk itu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlu mengevaluasi kinerja dubes Indonesia di Arab Saudi.
"PPP juga mempertanyakan upaya advokasi selama ini yang dilakukan Kemennakertrans dan Kemenlu, terkait penghentian/penundaan hukuman pemancungan. Upaya yang dilakukan seperti sayup-sayup saja terdengar," kata Sekretaris Fraksi PPP itu.
Ke depan, PPP meminta pemerintah segera menuntaskan inventarisasi persoalan yang menimpa seluruh TKI kita di LN, dan menyelesaikannya secara sungguh-sungguh.
Sebelumnya, TKW asal, Bekasi, Indonesia Ruyati binti Sapubi di Arab Saudi dihukum pancung pada Sabtu (18/6) lalu.
Ruyati binti Sapubi dihukum pancung lalu karena mengaku bersalah telah membunuh seorang wanita Saudi.
Sementara itu lembaga Amnesti Internasional minggu lalu sudah memperingatkan Arab Saudi untuk menghentikan implementasi hukum pancung yang selama enam minggu terakhir mengalami peningkatan jumlah. Sudah 27 orang meninggal akibat hukum pancung di Arab Saudi selama tahun 2011.(*)
(Zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
