"Salah satu upaya yang bisa dilakukan memulangkan terduga koruptor asal Indonesia yang lari ke Singapura dengan cara Presiden berkomunikasi langsung dengan Perdana Menteri Singapura membicarakan langsung persoalan itu," kata Hidayat Nur Wahid di Padang, Sabtu.
Hal itu disampaikannya kepada ANTARA usai menjadi pembicara pada Seminar Nasional "Islam Berbicara Tentang Radikalisme" yang diangkatkan Ikatan Da`i Indonesia (Ikadi) Sumbar di Auditorium Gubernur.
Dikatakan Hidayat, upaya yang dilakukan KPK dan aparat Kepolisian untuk memulangkan koruptor dari Singapura membutuhkan lobi tingkat tinggi karena itu sebaiknya Presiden langsung berkomunikasi dengan pemerintah setempat.
"Presiden bisa meminta kerja sama dengan Singapura dan hal itu dimungkinkan sebagaimana terjadi pada pemulangan Gayus Tambunan," kata dia.
Artinya, kata dia, dibutuhkan keberanian yang lebih dan upaya maksimal pemerintah agar koruptor bisa dipulangkan mengingat hal ini sangat mungkin untuk dilakukan.
Kemudian, langkah berikutnya yang perlu diambil adalah segera melakukan ratifikasi si perjanjian ektradisi untk memulangkan koruptor.
Menurutnya, selama ini persoalan tesebut terkendala karena Singapura mengaitkannya dengan perjanjian kerja sama militer.
"Pemerintah harus meyakinkan Singapura karena ektradisi WNI dengan perjanjian militer yang dilakukan merupakan dua hal yang berbeda," kata dia.
Ia menambahkan, pendekatan langsung dengan pihak kepolisian Singapura juga bisa dilakukan selain upaya hukum dan ratifikasi perjanjian pemulangan WNI.(*)
(T.KR-IWY/E001)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
