"Keterlibatan beliau dalam Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) menjadi titik awal perlawanan atas ketidakadilan dan ketimpangan sosial ekonomi saat awal Orde Lama,"" kata Marzuki, ketika menjadi "pembicara kunci" pada Seminar Nasional Satu Abad Mr Sjafruddin Prawiranegara, di Palembang, Minggu.
Menurut dia, Sjafruddin merupakan sosok pejuang yang berdedikasi tinggi dan berada di garis depan membela rakyat.
Buktinya, kata dia, meskipun berasal dari pusat, tetapi konsisten berjuang menuntut keberpihakan pemerintah pusat terhadap kesejahteraan penduduk di daerah.
Ia menyatakan, idealisme Sjafruddin dalam membela kepentingan rakyat daerah, menjadi inspirasi memahami aspirasi daerah untuk mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Aspirasi daerah merupakan satu hal yang sangat penting untuk dilaksanakan pemerintah pusat sesuai dengan amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kata dia.
Marzuki menjelaskan, saat ini kepeloporan Sjafruddin itu terjawab dengan telah diamendemen UUD 1945, sehingga kini sudah terbentuk perwakilan daerah melalui Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
Selain itu, sejumlah undang-undang dan peraturan baru yang notabene berpihak kepada pemerintah daerah, juga telah terbit, ujar dia.
Prof Salim Said yang menjadi salah satu narasumber seminar tersebut mengatakan, selama ini PRRI bentukan Sjafruddin Prawiranegara tersebut ditafsirkan banyak orang sebagai tindakan melawan Pancasila dan pemerintahan yang sah.
Padahal Sjafruddin berupaya menegakkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 secara benar, kata dia.
Dia menjelaskan, upaya Sjafruddin memperjuangan nasib rakyat di daerah yang kebetulan saat itu sedang bermukim di Palembang, sampai kini dianggap sejarah yang kelam.
Pembelokan fakta sejarah akhirnya juga menimbulkan stigma terhadap perjuangan beliau menjadi bertolak belakang, karena sampai kini Sjafruddin tidak juga mendapatkan gelar pahlawan nasional, ujar dia lagi.(*)
(ANT-037/Z002)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
