Deqan Keamanan yang memiliki 15 anggota dengan suara bulat memutuskan bahwa MONUSCO -- Misi Stabilisasi Organisasi PBB di Republik Demokratik Kongo -- "akan membantu pengorganisasian dan pengadaan pemilihan nasional, provinsi dan lokal, melalui penyediaan bantuan teknik dan logistik seperti diminta oleh pemerintah Kongo".
Pemilihan presiden dan legislatif di DR Kongo dijadwalkan November, dan Presiden Joseph Kabila diperkirakan akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.
Resolusi itu menekankan "bahwa penyelenggaraan yang berhasil pemilihan yang tepat waktu, inklusif, damai, kredibel dan transparan, sesuai dengan standar internasional, adalah syarat penting bagi konsolidasi demokrasi, rekonsiliasi nasional".
Pada awal Juni, para anggota parlemen Kongo menyetujui undang-undang untuk mengadakan pemilihan November dalam satu putaran -- gagasan yang partai-partai oposisi tolak, dengan mengatakan hal itu dapat merusak keabsahan presiden terpilih.
Mandat penting MONUSCO tetap untuk melindungi penduduk sipil, di negara tempat kelompok-kelompok bersenjata dan tentara dipersalahkan atas ketidakstabilan, serangan dan perkosaan massal yang meluas.
Pada Jumat, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi (UNHCR) mengatakan sebanyak 170 orang telah diperkosa antara 10-12 Juni di Nyakiele dan Abala di Republik Demokratik Kongo (DRC) timur.
Pada Maret, sebuah laporan pakar-pakar PBB mengecam pelanggaran hak asasi manusia di Kongo, menyimpulkan bahwa "dalam skala sangat besar, wanita telah dijadikan korban oleh kekerasan seksual dalam konteks konflik bersenjata yang melanda, dan di beberapa bagian negara itu terus melanda ke DRC".
MONUSCO adalah salah satu operasi penjaga perdamaian terbesar PBB di dunia dengan sekitar 20.000 personil berseragam.
Sekelompok 47 LSM internasional dan Kongo Kamis lalu telah minta Dewan Keamanan untuk menambah dana pada MONUSCO, guna melindungi warga sipil, dan juga korban kekerasan di Kongo timur, sebelum pemilihan November.(*)
(Uu.S008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
