"Apa yang diungkapkan UKP4 kemarin harus menjadi cambuk para menteri, kalau tidak ingin dinilai buruk kinerjanya dan bisa saja berujung pada penggantian," kata Heru Lelono kepada ANTARA News, Jakarta, Sabtu.
Menurut dia, apa yang dilakukan UKP4 sebagai alat Presiden, adalah hal rutin dalam manajemen yang dikembangkan Presiden.
"Pengendalian dan pengawasan yang dulu dilakukan pada program kerja sampai rencana aksi, sekarang dikembangkan termasuk pada pelaksanaan instruksi Presiden tertulis ataupun tidak," katanya.
Pengawasan dan pengendalian yang dilakukan Presiden melalui UKP4 adalah berdasar kepada laporan para menteri sendiri.
Dengan cara itu, lanjut Heru, Presiden bukan saja bisa menilai kinerja, namun yang lebih penting adalah mencari jalan keluar permasalahan dan peningkatan hasil kerja setiap kementerian," ujar Heru.
"Oleh karenanya pengendalian dan pengawasan ini dilakukan secara rutin dan terus menerus," kata Heru.
Ia menambahkan, laporan UKP4 kemarin adalah hasil laporan kementerian sampai tanggal 5 Juli 22011. Namun harus diketahui pula bahwa instruksi Presiden tidak selalu untuk membuat kebijakan tertentu. Bisa juga misalnya, berupa perintah untuk mengkaji sebuah masalah.
"Sehingga tidak adil kalau dinilai belum dimasukkannya sebuah laporan dari seorang menteri, kemudian dikatakan menteri tersebut dianggap tidak mampu," ungkapnya.
Disamping itu, alat Presiden berupa UKP4 ditujukan lebih untuk mengendalikan pencapaian sebuah program pembangunan. Ini adalah masalah intern manajemen kabinet yang dikembangkan Presiden.
"UKP4 hanya berkonsentrasi kepada rencana kerja sesuai yang disepakati menteri sendiri. Menilai menteri secara keseluruhan, dimana juga ada faktor integritas, hanya ditangan Presiden," kata Heru.(*)
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
