Kali ini Maftuh, panggilan akrab Muhammad Maftuh Basyuni, kembali mendapat kepercayaan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Ia menjadi Ketua Satuan Tugas Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Satgas TKI). SBY pun telah menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres) pembentukan Satgas TKI pada Selasa, 5 Juli 2011.
Mantan Duta Besar (Dubes) RI untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman tersebut akan bekerja selama enam bulan mendatang sejak Keppres diterbitkan. Ia akan didampingi wakil, yaitu mantan Kapolri (Purn) Jenderal Bambang Hendarso Danuri, mantan Jaksa Agung Hendarman Supandji dan mantan Utusan Khusus Presiden di Timur Tengah, Alwi Sihab. Ada pun anggota timnya berjumlah 19 orang.
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Patrialis Akbar, mengemukakan bahwa Satgas TKI akan mengawali kerjanya dengan menginventarisasi atau mendata kembali para TKI yang terancam hukuman mati di sejumlah negara.
"Satgas akan menginventarisasi lagi dan mendatangi negara-negara yang ada kaitannya dengan warga Indonesia yang menghadapi hukuman mati," kata Patrialis, di Jakarta, belum lama ini.
Anggota tim Satgas TKI berasal dari berbagai latar belakang, yaitu akademisi, aktivis, advokat, serta mantan pejabat.
"Satgas bukan hanya elemen pemerintah saja, tapi juga nonpemerintah," terangnya.
Dalam waktu dekat, Satgas akan bertandang ke empat negara, yaitu Arab Saudi, Malaysia, Singapura, dan China. Salah satu tujuannya adalah untuk mengecek kondisi warga negara Indonesia (WNI) yang terancam hukuman mati di empat negara tersebut.
Selain 27 TKI yang akan dipancung di Arab Saudi, masih ada 201 WNI yang terancam hukuman mati di Malaysia, China, dan Singapura. Rinciannya 177 orang di Malaysia, 22 di China, dan dua di Singapura.
"Tambah dua kemarin di Malaysia, jadi totalnya ada 230 WNI," ujarnya.
Transparan dan optimal
Dalam satu obrolan di kediamannya, Jalan Setu, Cipayung, Jakarta Timur, Maftuh kerap menegaskan dirinya dalam bekerja selalu transparan dan akan senantiasa optimal. Terlebih lagi, menurut dia, tugas itu menyangkut misi kemanusiaan dan sudah dikenali permasalahannya sejak menjadi Dubes RI untuk Arab Saudi dan Kesultanan Oman sejak 2002.
Beberapa rekan Maftuh, seperti pengusaha biro perjalanan Afif Ubaidillah dan Gani, mantan atase pertahanan pada Konsulat di Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah, menyebut bahwa Presiden SBY menjatuhkan pada orang yang tepat sebagai Kepala Satgas TKI.
Pasalnya, Maftuh masih cukup luas memiliki jaringan di Arab Saudi.
"Meski sudah tua, ia memiliki kemampuan lobi cukup baik dengan berbagai kalangan di tanah suci," ujar Afif Ubaidillah.
Maftuh, selain tegas selalu dalam bekerja melakukan pengecekan ulang di lapangan. Jadi, ia jangan dikira bila menerima informasi mentah langsung dikunyah. Ia kerap mencari informasi tambahan, sekalipun itu datangnya dari kalangan wartawan, akan dijadikan bahan rujukan untuk bahan pengambil kebijakan.
"Ia juga bekerja serius," kata Gani, yang kini masih menjabat sebagai Kepala Biro Umum pada Kementerian Agama.
Terkait dengan tugas barunya itu, Maftuh kepada ANTARA News mengaku bahwa tugas mulia ini harus sukses. "Tugas ini adalah misi kemanusiaan," katanya.
Ia mengaku, untuk menyelesaikan tugas para tenaga kerja di Malaysia dan Cina yang juga terkena ancaman hukuman mati tidak terlalu banyak memiliki akses ke negara itu. Untuk tugas di kawasan Timur Tengah, Maftuh masih banyak kenalan, tapi untuk Malaysia, Cina dan beberapa negara lain, tak terlalu banyak.
Kendati begitu, ia menegaskan, merasa yakin akan bisa menyelesaikan tugas mulia itu. Tentunya, jika tim Satgas seluruhnya bekerja optimal dan solid. Apalagi, latarbelakang dan disiplin ilmunya sangat beragam. Hal itu akan memperkaya tim Satgas TKI untuk bekerja secara baik.
Maftuh secara pribadi mengaku bahwa tugas-tugas tersebut tidak mustahil bakal menuai kritik. Terlebih jika dibawa ke ranah politik. Baginya, hal itu merupakan tantangan.
"Saya memang sudah lama tidak 'digebuki'," ujarnya.
Maksud tak "digebuki" adalah dikiritik berbagai pihak. Baru saja dilantik, ia pun disebut bahwa tim Satgas TKI adalah "tim ecek-ecek" yang tidak mungkin mampu membebaskan TKI dari ancaman hukuman mati.
Muhammad Maftuh Basyuni, SH lahir di Rembang, Jawa Tengah, pada 4 November 1939. Ia menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Islam Madinah, Arab Saudi, pada 1968.
Periode 1976-1979, ia tampil sebagai Sekretaris Pribadi Duta Besar Indonesia di Jeddah. Ia juga pernah menjadi Kepala Rumah Tangga Kepresidenan saat pemerintahan Presiden Soeharto. Sejak 2002, ia adalah Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi dan Kesultanan Oman.
Pada 2004, ia tampil sebagai ketua Delegasi Indonesia pada Pertemuan Tingkat Menteri Organisasi Konperensi Islam (OKI).
(T.E001/A011)
Oleh Oleh Edy Supriatna Sjafei
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
