Paris (ANTARA News) - Gerakan pemberontak Libya menempatkan duta besar di Paris dan London, Kamis, untuk meresmikan hubungan dengan sekutu utama mereka itu dalam perang menggulingkan pemerintah Muammar Gaddafi dari kekuasaan di Tripoli.

Wakil Dewan Transisi Nasional (NTC) di Paris, Mansur Saif Al-Nasr (63), mengatakan kepada AFP, ia telah menyerahkan surat-surat kepercayaan kepada Kementerian Luar Negeri Prancis dan menunggu kunci kedutaan itu, yang dikosongkan oleh orang-orang Gaddafi pada Mei.

Nasr mengatakan, ia adalah mantan anggota liga hak asasi manusia Libya dan gerakan oposisi di pengasingan. Ia meninggakan Libya pada 1969 dan tinggal di luar negeri, termasuk 20 tahun di AS.

Koordinator NTC di Inggris, Guma Al-Gamaty, mengatakan, kelompok pemberontak Libya itu juga telah menunjuk Mahmud Nacua, seorang penulis dan intelektual berusia 74 tahun, sebagai duta besar mereka untuk London.

Inggris telah mengusir seluruh staf Gaddafi dari kedutaan mereka di London dan mengikuti Prancis mengakui NTC sebagai satu-satunya otoritas kekuasaan di Libya.

Pengakuan resmi Inggris itu disampaikan Rabu oleh Menteri Luar Negeri William Hague, yang meminta NTC mengambil alih kedutaan Libya dan menunjuk seorang utusan resmi.

Inggris juga akan membebaskan aset minyak Libya senilai 149 juta dolar yang dibekukan sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB, agar pemberontak NTC bisa memanfaatkannya.

Deputi Menteri Menteri Luar Negeri Libya Khaled Kaaim mengatakan, langkah Inggris itu "tidak bertanggung jawab, ilegal dan melanggar hukum Inggris serta internasional" dan mengatakan, Libya akan menuntut mereka ke pengadilan.

Sejumlah negara yang telah mengakui NTC sebagai perwakilan sah rakyat Libya adalah Turki, Uni Emirat Arab (UAE), Australia, Inggris, Prancis, Jerman, Gambia, Italia, Yordania, Malta, Qatar, Senegal, Spanyol dan AS.

Dewan itu, yang mengatur permasalahan kawasan timur yang dikuasai pemberontak, melobi keras untuk pengakuan diplomatik dan perolehan dana untuk mempertahankan perjuangan berbulan-bulan dengan tujuan mendongkel pemimpin Libya Muammar Gaddafi.

Negara-negara besar yang dipelopori AS, Prancis dan Inggris membantu mengucilkan Gaddafi dan memutuskan pendanaan dan pemasokan senjata bagi pemerintahnya, sambil mendukung dewan pemberontak dengan tawaran-tawaran bantuan.

Libya kini digempur pasukan internasional sesuai dengan mandat PBB yang disahkan pada 17 Maret.

Sebanyak 21 kapal NATO berpatroli aktif di Laut Tengah sebagai bagian dari penegakan embargo senjata terhadap Libya.

Aliansi 28 negara itu sejak 31 Maret juga memimpin serangan-serangan udara terhadap pasukan darat rejim Gaddafi.

Resolusi 1973 DK PBB disahkan ketika kekerasan dikabarkan terus berlangsung di Libya dengan laporan-laporan mengenai serangan udara oleh pasukan Gaddafi, yang membuat marah Barat.

Selama beberapa waktu hampir seluruh wilayah negara Afrika utara itu terlepas dari kendali Gaddafi setelah pemberontakan rakyat meletus di kota pelabuhan Benghazi pada pertengahan Februari. Namun, pasukan Gaddafi kemudian dikabarkan telah berhasil menguasai lagi daerah-daerah tersebut.

Ratusan orang tewas dalam penumpasan brutal oleh pasukan pemerintah dan ribuan warga asing bergegas meninggalkan Libya pada pekan pertama pemberontakan itu.

Gaddafi (68) adalah pemimpin terlama di dunia Arab dan telah berkuasa selama empat dasawarsa. Gaddafi bersikeras akan tetap berkuasa meski ia ditentang banyak pihak.

Aktivis pro-demokrasi di sejumlah negara Arab, termasuk Libya, terinspirasi oleh pemberontakan di Tunisia dan Mesir yang berhasil menumbangkan pemerintah yang telah berkuasa puluhan tahun. (M014/K004)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011