Pontianak (ANTARA News) - Denyut pembangunan di garis perbatasan negara dirasa warga setempat sangat minim dilaksanakan pemerintah pusat di Jakarta. Karena itu belasan kepala desa di perbatasan Indonesia-Malaysia, di Provinsi Kalimantan Barat, berniat mengibarkan bendera Malaysia pada 17 Agustus nanti.

Rencana aparatur pemerintahan di tingkat terrendah itu didukung sepenuhnya oleh Koordinator Komunikasi Informasi Masyarakat Perbatasan (KIMTAS), Ambrosius Murjani, yang dia katakan sebagai bentuk protes masyarakat perbatasan terhadap pemerintah pusat.

"Perhatian pemerintah pusat terhadap kesejahteraan masyarakat di perbatasan sangat kurang.  Pembangunan sarana vital berbeda jauh dengan di ibu kota negara yang semuanya tersedia," ungkapnya, dari Sintang, Kalimantan Barat, Selasa.

Ia menambahkan, di wilayah Kabupaten Sintang, terdapat dua kecamatan dan delapan desa yang berbatasan langsung dengan wilayah Malaysia. Sebagian besar wilayah itu sangat tertinggal dari segi pembangunan.

Ia mencontohkan, kondisi jalan di sepanjang perbatasan yang hingga kini masih berlubang dan berdebu di musim kemarau; pada musim hujan jalan tidak bisa dilewati karena lumpur tebal, kondisi itu membuat hasil pertanian dan ekonomi warga tidak bisa bergerak.

Kondisi itu tidak banyak berubah ketimbang saat Indonesia baru-baru saja memproklamasikan kemerdekaannya pada 1945. Garis perbatasan Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan hampir sepanjang 2.000 kilometer, yang kebanyakan cukup sulit diakses melalui darat.

Aktivitas perdagangan dan banyak lagi yang lain sangat terhambat karena ketiadaan akses transportasi dan komunikasi itu. Harga beraneka barang keperluan sehari-hari sangat mahal; semisal di Nunukan, Kalimantan Timur, suplai BBM memakai mata uang ringgit Malaysia dilakukan dari Tawau, Negara Bagian Sarawak, Malaysia.

Karena itulah, masyarakat di garis perbatasan negara itu lebih mengenal kondisi negara tetangganya ketimbang Indonesia.

"Jalan masih saja jalan tanah dan masih banyak lagi ketertinggalan pembangunan di semua lini, sementara di pusat berbeda terbalik dengan di desa-desa di kawasan perbatasan Indonesia di Kalimantan Barat - Malaysia," kata Murjani.

Sementara itu, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XII Tanjungpura, Letnan Kolonel Infanteri Desius, menyatakan, belum menerima laporan terkait adanya rencana pengibaran bendera Malaysia oleh masyarakat di perbatasan pada pada Hari Kemerdekaan RI ke-66, 17 Agustus 2011.

"Hingga kini belum ada laporan dari intelijen di lapangan dan akan kami cek kebenaran informasi tersebut," kata Desius yang enggan berkementar banyak terkait informasi tersebut.

Ia menjelaskan, pihaknya akan mencari informasi terkait rencana pengibaran bendera Malaysia itu. "Kami akan cari tahu apa motifnya," kata Kapendam XII/TPR. (A057)