Jakarta (ANTARA News) - Anggota DPR Komisi IV, Ma`mur Hasanuddin, menilai total nilai impor pangan Indonesia masih akan terus merangkak naik jika sumber munculnya kebijakan impor tidak diatasi.

"Pemerintah berpersepsi yang penting stok cukup, tanpa peduli dari mana stok tersebut di dapat," ujar Ma`mur Hasanuddin di Jakarta, Jumat.

Penilaian itu dikemukakan Ma`mur setelah mencermati berbagai rencana pemerintah ke depan, seolah-olah perhatian terhadap kemandirian pangan bukan menjadi sebuah program utama pada pembangunan secara umum.

Indonesia hingga saat ini telah melakukan impor atas 28 komoditi pangan yakni beras, jagung, kedelai, gandum, terigu, gula pasir, gula tebu, daging sapi, daging ayam, mentega, minyak goreng, susu, bawang merah, bawang putih, telur, kelapa, kelapa sawit, lada, teh, kopi, cengkeh, kakao dan cabai.

Impor pangan Indonesia sepanjang Januari hingga Juni 2011 mencapai 5,36 miliar dolar AS.

Dia menilai, perilaku impor yang di fasilitasi negara ini seolah-olah mengarahkan bangsa ini menjadi bangsa pemakan tanpa mesti melakukan produksi yang dapat memenuhi kebutuhan untuk dalam negeri sendiri.

Semua komoditas pangan yang telah diimpor, menurut Ma`mur, dapat dikembangkan di Indonesia secara mandiri tanpa harus mengandalkan produk dari luar. "Semua produk pangan yang di impor ini dapat tumbuh dan berkembang pesat di Indonesia, tapi anehnya pemerintah kok malah impor-impor terus," ujarnya.

Belum lagi masalah garam, dimana komoditas ini dapat mendukung industri pangan nasional, beberapa kalangan menilai ada mafia di kementerian perdagangan, tambahnya lagi.

"Mafia impor di negeri ini bukan hanya garam, hampir semua produk pangan dapat diindikasikan ada mafianya, buktinya, begitu mudahnya aturan dibuat, melarang impor tidak lama kemudian melanggar kebijakan impor yang telah dibuat. Yang paling nyata, 28 komoditas pangan ini beredar bebas di negara ini," ujarnya.

Untuk menyelesaikan persoalan impor ini, Ma`mur Hasanuddin yang juga anggota panja RUU Pangan ini meminta dengan tegas kepada presiden untuk memadamkan sumber impor pangan tersebut dengan mengganti menteri perdagangan dengan orang yang berpihak kepada sumberdaya lokal terutama produk pertanian dan peternakan.
(D011)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011