"UU Pemilu tak bisa tambal sulam dan bongkar pasang. Kita perlu desain pemilu yang berdimensi jangka panjang. Bukan pragmatis dan diubah-ubah sesuai keinginan," kata Hatta saat pidato tasyakuran HUT ke-13 PAN di Rumah PAN, Jakarta, Selasa.
Menurut dia, Indonesia membutuhkan kematangan dalam menggelar pemilu, sehingga tidak bisa bongkar pasang aturan. Oleh karena itu, sistem politik di Indonesia juga harus dirancang jauh ke depan dan melampaui kepentinga jangka pendek dari mana pun datangnya.
"Kalau itu terjadi, yang besar menelan yang kecil, atau yang kecil menyandera yang besar," ujarnya.
Ia juga mengingatkan agar peraturan pemilu harus konsisten dengan empat pilar bangsa, yakni Pancasila, UUD, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.
"Selain berdimensi masa depan, UU Pemilu juga tetap menjaga cita-cita perjuangan bangsa, menjaga NKRI, pluralisme, dan kebhinekaan. Sistem politik dan kepartaian dibutuhkan tanpa menghilangkan semangat kebhinnekaan," tegas Hatta.
Menyinggung rencana kenaikan Parliamantary Threshold lebih dari tiga persen, dinilainya bisa mengganggu empat pilar kebangsaan tersebut.
"Ini sekadar renungan dan refleksi. Sebab apa yang saya sampaikan, tak ada artinya kalau tak ada langkah kita mencapai tujuan," ucap Hatta.
Hatta pun menyebutkan, ada keinginan dari kelompok tertentu yang tidak sabar dan ingin menempuh proses demokratisasi jalan pintas.
"Ada kalangan atas nama rakyat tapi pikirannya jauh dari logika-logika demokrasi. Demokrasi harus diyakini sebagai sebuah nilai yang bukan sekadar alat untuk mencapai tujuan. Tapi di dalamnya ada nilai kultural bangsa yang memperkuat demokrasi," ujar Hatta.
Dalam acara Tasyakuran HUT ke-13 PAN itu juga dilakukan kegiatan pemberian sembako kepada sekitar seribu warga yang ada di sekitar Rumah PAN.(*)
(S037/I007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
