Kamis, 2 Oktober 2014

Pemerintah Siap Jamin Kesejahteraan Nelayan

Jumat, 26 Agustus 2011 15:12 WIB | 1.403 Views
Pemerintah Siap Jamin Kesejahteraan Nelayan
PRESIDEN SAPA NELAYAN :Presiden SBY didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhammad melakukan kegiatan Sapa Nelayan, bertempat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegalsari Kota Tegal. Provinsi Jawa Tengah. Untuk meningkatakan pendapatan dan kesejahteraan nelayan tidak pernah berhenti dilakukan Pemerintah melalui beragam inovasi kebijakan. Kembali Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No. 10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-Rakyat sebagai bagian dan klaster keempat yang diluncurkan Pemerintah beberapa waktu lalu. Peningkatan kehidupan nelayan sebagai bagian dari program Pro-Rakyat memiliki 8 (delapan) strategi, yaitu pembuatan rumah sangat murah, diversivikasi usaha pengembangan skema UKM-KUR, Pengembangan SPBN, pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas serta fasilitas bank rakyat. (Efrimal Bahri/KKP)

     Jakarta, 26/8 (ANTARA) - Upaya meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan nelayan tidak pernah berhenti dilakukan Pemerintah melalui beragam inovasi kebijakan. Kembali, Pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden No.10/2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan Program Pro-rakyat sebagai bagian dari klaster keempat yang diluncurkan Pemerintah beberapa waktu lalu. Untuk bertatap muka dan memantau perkembangan nelayan, hari ini (26/8) Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad melakukan kegiatan Sapa Nelayan, bertempat di Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) Tegal Sari, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah.

     Peningkatan Kehidupan Nelayan sebagian bagian dari Program Pro- Rakyat memiliki 8 (delapan) strategi, yaitu: pembuatan rumah sangat murah, diversifikasi usaha, pengembangan skema UKM-KUR, pengembangan PBN,pembangunan cold storage, angkutan umum murah, fasilitas sekolah dan puskesmas, dan fasilitas bank rakyat. "Program ini akan dilaksanakan di kantong-kantong kemiskinan nelayan, yang berbasis di 816 Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI). Untuk tahun 2011 akan dilaksanakan di 100 PPI dan 400 PPI pada tahun 2012", ucap Fadel.

     Dalam Keppres tersebut, Menteri Kelautan dan Perikanan ditunjuk sebagai ketua kelompok kerja untuk mengkoordinasikan kementerian/ lembaga terkait guna merealisasikan program ini. Langkah ini merupakan bentuk nyata Pemerintah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Dalam Keppres tersebut, Pemerintah akan melakukan intervensi secara langsung guna meningkatkan kehidupan nelayan yang berbasis pada PPI.

     Program intervensi langsung kepada nelayan akan dilakukan melalui tiga sasaran, yaitu individu nelayan, kelompok nelayan dan sarana prasarana PPI. Kegiatan intervensi langsung kepada individu nelayan akan dilakukan melalaui pemberian sertifikat hak atas tanah nelayan, perlindungan/asuransi nelayan dan bantuan perlatan rantai dingin. Sementara untuk kelompok nelayan akan diberikan melalui bantuan kapal penangkap ikan, bantuan langsung melalui Pengembangan Usaha Mina Pedesaan (PUMP) perikanan tangkap dan pengolahan serta pemberian pendampingan pada kelompok. Pengembangan sarana prasarana PPI akan dilakukan melalui pembangunan cold storage mini, pembangunan Solar Packed Dealer Nelayan (SPDN) dan kendaraan roda berinsulasi.

     Program ini ditargetkan dapat menanggulangi kemiskinan masyarakat pesisir yang sebagaian besar bekerja sebagai nelayan dan tersebar di 10.640 desa, dan sebanyak 25,14 persen atau 7,87 juta orang merupakan penduduk miskin. Dalam merealisasikan target ini, setidaknya KKP telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 127,823 miliar pada tahun 2011, di samping terus mengupayakan pemanfaatan dana penghematan tahun ini sebesar Rp 817 miliar. Untuk tahun 2012, KKP telah mengalokasikan anggaran senilai Rp 1,17 triliun untuk peningkatan kehidupan nelayan. Di samping itu, beberapa kementerian telah menyatakan dukungannya pada tahun 2012, seperti Kementerian Perumahan Rakyat juga akan mendukung melalui pembangunan 16.933 unit rumah sangat murah untuk nelayan, Kementerian ESDM akan melakukan pemasangan listrik murah untuk 16.933 rumah nelayan, dan Kementerian Pekerjaan Umum akan membangun sarana air bersih di 205 lokasi PPI.

     Untuk ketertangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)


DATA DUKUNG

1. PPP Tegal Sari terletak di Pantai Utara Jawa, Kota Tegal, Propinsi Jawa Tengah dengan daratan seluas 162.991 m2 dan perairan seluas 196.000 m2.

2. Fasilitas PPP Tegal Sari mencakup 3 jenis, yaitu: (a) fasilitas pokok meliputi area daratan pelabuhan, dermaga, jetty, pemecah gelombang,kolam pelabuhan, alur pelayaran, dinding penahan tanah, pencegah benturan kapal, tempat tambat dan jalan; (b) fasilitas fungsional meliputi tempat pelelangan ikan, pabrik es, gudang es, genset, rumah genset, tangki BBM,perbaikan jaring, gudang peralatan, cold storage, dan instalasi pengolahan limbah; (c) fasilitas penunjang meliputi balai pertemuan nelayan, mess karyawan, pos jaga dan MCK.

3. Armada kapal perikanan di PPP Tegal Sari meliputi (a) kapal berukuran 5-10 GT sebanyak 49 unit; (b) kapal berukuran 10-20 GT sebanyak 403 unit; (c) kapal berukuran 30-50 GT sebanyak 20 unit.

4. Jenis alat tangkap yang tersedia di PPP Tegal Sari meliputi (a) dogol, lampara dasar dan cantrang sebanyak 363 unit; (b) pukat cincin sebanyak 25 unit; (c) gill net sebanyak 84 unit; dan (d) bubu dll sebanyak 21 unit.

5. Produksi hasil perikanan pada bulan Januari sd Mei 2011 sebanyak 20.470 ton dengan nilai produksi Rp 111.022.017.000,-.

6. Jumlah nelayan yang berada di PPP Tegal Sari sebanyak 5.676 orang, dan penyerapan tenaga kerja di pelabuhan tersebut sebanyak 4.774 orang.

 

COPYRIGHT © 2011

Komentar Pembaca