"Komite Nasional untuk Angkatan Revolusi Damai mengumumkan pada hari Minggu pembentukan dewan eksekutif dan komite khusus untuk bekerja di dalam dan di luar Yaman, guna mengerahkan tekanan untuk memberhentikan Saleh," kata oposisi dalam sebuah pernyataan yang diperoleh Xinhua.
"Pada saat sisa-sisa rezim Saleh masih secara ilegal menempel di kekuasaan, NCPRF menegaskan kembali seruan kami kepada masyarakat regional dan internasional, untuk tidak menjalin kesepakatan masa depan dengan rezim Saleh," kata 143 anggota dewan, yang didirikan pada pertengahan Agustus untuk mempersatukan kekuatan anti-pemerintah melawan Saleh, kata pernyataan memperingatkan.
NCPRF juga bersumpah untuk melanjutkan "protes damai setiap hari dalam rangka eskalasi direncanakan untuk memenuhi aspirasi rakyat Yaman, memaksa Saleh dan anggota keluarganya untuk pergi ke luar negeri."
Yaman telah dicengkeram oleh krisis politik sejak akhir Januari ketika aksi-aksi protes menuntut berakhirnya 33 tahun pemerintahan Saleh meletus.
Saleh, yang masih berada di Arab Saudi untuk rehabilitasi cedera yang dideritanya dalam serangan penembakan di kompleks presiden pada tanggal 3 Juni, mengatakan dalam pidato audio yang disiarkan oleh televisi pemerintah awal bulan lalu, bahwa ia bersedia untuk menandatangani kesepakatan peralihan kekuasaan yang diprakarsai oleh Dewan Kerjasama Teluk (GCC) untuk mempersiapkan pemilihan presiden baru.
Kesepakatan GCC menetapkan Saleh untuk mundur dalam 30 hari dan menyerahkan kekuasaan kepada Wakil Presiden Abd Rabbu Mansour Hadi, yang kemudian akan membentuk sebuah oposisi yang memimpin pemerintah nasional dan mengatur pemilihan presiden dalam 60 hari.
Partai berkuasa di Yaman Rabu mengusulkan jadwal 90 hari untuk Saleh mengundurkan diri berdasarkan kesepakatan GCC, yang ditolak oleh oposisi.
Para pemimpin GCC, yang mengadakan pertemuan Ahad malam di Riyadh, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada laman internet mereka, bahwa inisiatif GCC antara Saleh dan oposisi masih berlaku dan menyerukan pihak-pihak yang bermusuhan untuk mengadakan dialog guna mencegah pertumpahan darah lebih lanjut di negara tersebut.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
