Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden Boediono mengkritik pemerintah daerah yang masih menyimpan dana Progran Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri masuk ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengingat hal itu berpotensi akan hilang dan tidak sampai ke tangan masyarakat yang membutuhkan.

"Kalau dana PNPM Mandiri `berputar-putar` terlebih dauhulu dikhawatirkan tidak akan sampai ke tangan yang berhak menerima atau tujuan akhir," kata Wapres saat menyampaikan pidato dalam pembukaan Gelar Karya Pemberdayaan MDGs di Jakarta, Kamis.

Hadir dalam acara itu Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Kelautan dan Perikanan Fadel Muhamad serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan.

Pameran Gelar Karya MDGs dilakukan di Balai Sidang Jakarta berlangsung 15-18 September 2011.

Wapres tidak secara spesifik menunjuk pemerintah daerah yang dimaksud, hanya saja berpesan agar hal seperti itu sebaiknya tidak lagi dilakukan.

Boediono mengatakan jika dana PNPM Mandiri masih harus masuk APBD maka masyarakat akan terlalu lama menunggu, jadi lebih baik dibuat menu dimana pemangku kepentingan bisa ikutserta secara terbuka dan transparan.

"Jangan main-main soal duit yang diamanahkan oleh masyarakat dan dunia usaha kepada pemerintah. kalau ada rasa aman maka dunia usaha dengan kesadaran mendalam akan melipatgandakan CSR lebih dari sekarang ini," katanya.

Rasa aman dalam memberikan dana, kata Wapres, sangat penting karena apabila dana yang disalurkan tepat sasaran maka pemberi bantuan akan terus memberikan bantuan.

Boediono mencontohkan masyarakat rela membayar pajak karena dana yang dibayarkan akan sampai untuk kepentingan yang diperlukan.
(*)



 

 

 



Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011