"BUMN seharusnya aktif mengirim surat ke DPR, khususnya ke komisi XI," kata wakil Ketua Komisi XI Achsanul Qosasih, saat akan menghadiri rapat kerja, di Gedung DPR-RI, Jakarta, Kamis.
Achsanul menilai, dalam proses mendapatkan dana PMN ini, BUMN terkesan terlalu lamban dan pasif.
"Sekarang ini, BUMN hanya menunggu panggilan dari DPR, padahal kalau mereka lebih aktif, tentunya hal ini sudah lama bisa selesai," kata Achsanul.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2011, total alokasi dana PMN mencapai Rp7,13 triliun yang terdiri dari PMN kepada BUMN sebesar Rp6,41 tiliun dan PMN kepada organisasi atau lembaga keuangan internasional sebesar Rp721,52 miliar.
PMN kepada BUMN meliputi PMN kepada PT penjaminan Infrastruktur Indonesia sebesar Rp1,5 triliun, PT Askrindo dan Perum Jamkrindo Rp2 triliun, PT Dirgantata Indonesia Rp127 miliar, Perusahaan Penerbit Surat Berharga Negara (SBSN) Indonesia IV Rp100 juta, Perusahaan Penerbit SBSN V sebesar Rp100 juta.
Selain itu untuk PT Sarana Multigriya Finansial sebesar Rp1 triliun, PT Geo Dipa Energi (hibah saham dari PT Pertamina) sebesar Rp443,53 miliar, dan untuk PT Pupuk Iskanda Muda sebesar Rp1,34 triliun.
Rapat kerja komisi XI kali ini merupakan rapat lanjutan dari rapat kerja sebelumnya bersama menteri keuangan yang membahas tentang dua agenda penting yaitu pokok-pokok kebijakan fiskal dan asumsi makro RAPBN 2012.
(T.SDP-09/B008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
