Jakarta (ANTARA News) - MPR RI meminta kepada pemerintah untuk lebih tegas mengambil langkah-langkah strategis yang langsung membumikan 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) kepada masyarakat.

"Mari kita berhenti melihat berbagai survei terkait adanya kecenderungan penolakan Pancasila. Bukan kebijakan lagi yang dibutuhkan tapi implementasinya secara radikal dan membumi,” kata Wakil Ketua MPR dari Fraksi Partai Golkar Hajriyanto Thohari di Jakarta.

MPR RI, kata Hadjriyanto, sudah mendeteksi adanya kecenderungan masyarakat yang anti Pancasila.

"Kami sudah mendeteksinya sejak reformasi bergulir. Kecenderungan anti-Pancasila dan 3 pilar kebangsaan itu membesar. MPR RI sebenarnya sudah menyampaikan hal itu kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sekitar 4-5 bulan lalu. Presiden saat itu menyatakan akan mengkaji pembentukan BP7 dan P4. Dan, seharusnya, saat pidato 1 Juni lalu, Presiden menyinggung adanya kecenderungan anti-Pancasila. Sayangnya, tidak," kata dia.

Karena itu, untuk mengantisipasi kecenderungan itu, MPR RI terus melakukan sosialisasi 4 pilar kebangsaan secara masif. Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu melibatkan seluruh elemen masyarakat.

"Sosialisasi 4 pilar kebangsaan itu bukan sekadar seremonial. Sebab, adanya gerakan anti-Pancasila ini nyata,” kata Hadjryanto.

Dia mengatakan, MPR RI masa periode 2004-2009 yang memperkenalkan kembali pentingnya sosialisasi 4 pilar. Periode sebelumnya, hanya sosialisasi perubahan UUD.

“Kita sudah sampai pada suatu keadaan dimana tidak perlu lagi mengeluh atau prihatin dengan kondisi bangsa saat ini. Bukan kebijakan atai hasil-hasil survei. Saatnya implementasi tegas dari Presiden,” katanya.
(Zul)

Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011