PBB (ANTARA News) - Inggris, Kolombia, dan Prancis mengumumkan bahwa mereka akan abstain dalam pemungutan suara mengenai keanggotaan Palestina di PBB, kata beberapa diplomat.

Pengumuman itu, yang menambah ancaman Amerika Serikat untuk memveto resolusi yang akan diajukan ke Dewan Keamanan PBB, telah menambah tekanan pada Palestina agar menemukan jalan alternatif untuk mendesakkan kasus mereka guna mencapai pengakuan internasional yang lebih besar.

"Dari apa yang kami dengar hari ini, tidak ada jalan bagi Palestina bisa mendapatkan sembilan suara yang mereka butuhkan untuk mendapatkan keanggotaan itu disahkan," kata seorang diplomat PBB pada AFP.

Seorang diplomat lainnya mengkonfirmasi bahwa Inggris, Kolombia dan Prancis telah mengatakan pada dewan bahwa mereka akan abstain dari pemilihan itu. Keduanya berbicara tanpa menyebut nama karena pertemuan itu di balik pintu tertutup.

Pukulan terakhir pada Palestina itu terjadi setelah badan pendidikan, sains dan kebudayaan PBB (UNESCO) memutuskan Senin untuk menerima keanggotaan Palestina.

Kementerian luar negeri Prancis diperkirakan akan memberikan alasan mengenai keputusan mereka pada Jumat. Seorang pejabat Inggris mengatakan Menlu Inggris William Hague akan menjelaskan sikap abstain Inggris pada parlemen di London, Rabu mendatang.

Utusan-utusan Inggris dan Perancis telah berbicara dengan wakil Palestina di PBB, Riyad Mansour, sebelum pertemuan yang mempertimbangkan permintaan oleh presiden Palestina Mahmud Abbas pada 23 September lalu.

Laporan komite mengenai permintaan itu akan dibagikan pada semua 15 anggota dewan pada Rabu mendatang sebelum pertemuan baru. Belum ada tanggal yang ditetapkan bagi pemilihan akhir dewan dan para diplomat mengatakan Palestina tampaknya tidak akan mendesakkan pemilihan.

Untuk berhasil di Dewan Keamanan, resolusi keanggotaan membutuhkan sedikitnya sembilan suara. Tapi AS telah mengatakan mereka akan menggunakan hak vetonya terhadap resolusi itu.

AS dan Israel mengatakan bahwa harus ada pembicaraan langsung Palestina-Israel untuk menhasilkan perjanjian mengenai negara Palestina.

Enam negara Dewan Keamanan -- Brazil, China, India, Libanon, Rusia dan Afrika Selatan -- telah secara terbuka mendukung kasus Palestina itu.

Jerman belum mengumumkan sikapnya, tapi diperkirakan akan abstain atau tidak memilih. Portugal belum memberikan sinyal yang jelas, kata mereka. Tiga pemimpin etnik Bosnia tidak dapat mencapai satu suara dan negara itu diperkirakan juga akan abstain.

Tapi seorang diplomat Barat mengatakan Nigeria dan Gabon "tampaknya condong untuk mendukung Palestina".

Dubes Palestina sebelumnya meminta pada Dewan Keamanan PBB untuk mengecam aksi balasan Israel yang diumumkan setelah keputusan UNESCO.

Israel telah menyetujui pembangunan 2.000 unit perumahan lain di wilayah yang didudukinya dan menghentikan pembayaran VAT dan pungutan pajak atas barang-barang untuk wilayah Palestina yang melewati negara Yahudi itu.

Mansour telah bertemu dengan presiden Dewan Keamanan sebelum pertemuan komite untuk membicarakan "provokasi" Israel.

"Kita semua tahun bahwa jika itu tidak ditahan, itu mungkin akan menimbulkan eskalasi dan provokasi lebih lanjut," katanya, melukiskan kejadian antara Israel dan Palestina sebagai "sangat mudah berubah".

Mansour mengecam "pembajakan tidak sah" uang Palestina melalui pembekuan uang pajak itu.

Israel mengikuti AS dalam menghentikan sumbangan keuangan pada UNESCO.

"Langkah Palestina di UNESCO, sebagaimana langkah yang sama di badan PBB lainnya, sama dengan penolakan upaya masyarakat internasional untuk memajukan proses perdamaian," kata Karean Peretz, juru bicara pada misi Israel untuk PBB.
(S008/H-AK)

Editor: Desy Saputra
Copyright © ANTARA 2011