Ternate (ANTARA News) - Jumlah penduduk Kota Ternate, Maluku Utara, tahun 2011 menurun menjadi 180.671 jiwa jika dibandingkan dengan 2010 lalu mencapai 187.671 orang.

"Dari hasil pendataan yang kami lakukan selama tiga bulan, diperoleh jumlah penduduk di Kota Ternate menurun menjadi 180.671 orang jika dibandingkan dengan tahun 2010 yang mencapai 187.671 jiwa," kata Kepala Badan Pengendalian Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BPKKBD) Kota Ternate, Djuhaimi Marasabessy, Kamis.

Menurut Djuhaimi, menurunnya jumlah penduduk dan jumlah KK di Kota Ternate terjadi karena perpindahan penduduk yang sangat signifikan.

Ia mengatakan, dari tujuh kecamatan yang ada di Ternate, jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Ternate Selatan yakni mencapai 62.335 jiwa, disusul Ternate Tengah 49.992 jiwa. Sementara Kecamatan Batang Dua dengan jumlah penduduk terkecil yakni 2.465 jiwa.

Selain itu, menurunnya, jumlah penduduk di Kota Ternate juga mempengaruhi angka jumlah Kepala Keluarga (KK), untuk tahun 2010 lalu jumlah 49.077 KK mengalami penurunan pada 2011 yakni 46.842 jiwa dan selisih 2.235 KK.

Menurut Djuhaimi, menurunnya jumlah penduduk dan jumlah KK di Kota Ternate terjadi karena perpindahan penduduk yang sangat signifikan.

"Ini bisa terlihat dari banyaknya PNS dan sejumlah penduduk berpindah ke sejumlah daerah pemekaran karena mendapat tugas baru, tentunya sangat mempengaruhi jumlah penduduk," ujarnya.

Wakil Wali Kota Ternate Arifin Djafar sebelumnya menyatakan apresiasinya kepada BPKKBD dalam melakukan pendataan keluarga di Kota Ternate selama tiga bulan.

Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk memberi data akurat kepada petugas pendataan keluarga agar membantu pemerintah dalam menerapkan kebijakan bagi kepentingan masyarakat itu sendiri.

"Kami sangat harapkan agar pendataan keluarga yang berjalan serentak sejak kemarin bisa mendapatkan data keluarga secara akurat demi kepentingan masyarakat," katanya.

Kondisi keluarga terkini bisa terdata, seperti keluarga prasejahtera yang belum tersentuh bantuan pemerintah bisa terdeteksi dan pemda setempat bisa memiliki data valid untuk mendukung dan membantu masyarakat prasejahtera. (AF/L002/Z002)

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011