Tenggat baru tersebut dikeluarkan saat 23 orang dilaporkan tewas, Sabtu (3/12) dalam kerusuhan baru di seluruh Suriah, sehari setelah Dewan Hak Asasi Manusia PBB mendesak dilakukannya tindakan lebih keras terhadap Damaskus dan mengutuk "pelanggaran besar" hak asasi manusia oleh pemerintah negeri itu, lapor AFP.
Sementara itu, Wakil Presiden AS Joe Biden mengatakan Washington mulai kehilangan sabar dengan Presiden Suriah Bashar al-Assad dan menuduh dia "mengancam akan mengobarkan api" konflik sektarian di dalam dan luar negaranya.
Saat mengumumkan tenggat tersebut di Doha, Sabtu, perdana menteri Qatar mendesak Suriah menerima para pengamat, demikian laporan AFP --yang dipantau ANTARA di Jakarta, Ahad pagi.
"Selama pertemuan, kami mengontak Damaskus ... dan kami meminta mereka datang besok (ke Doha) untuk menandatangani protokol mengenai pengiriman pengamat ke Damaskus," kata Sheikh Hamad bin Jassim ath-Thani.
"Kami sedang menunggu jawaban," katanya. "Sebagai orang Arab kami khawatir jika situasi berlanjut, keadaan takkan dapat dikendalikan oleh dunia Arab."
Ia berbicara setelah pertemuan untuk membahas serangkaian sanksi Liga Arab terhadap Damaskus sehubungan dengan penindasan berdarah atas lebih dari delapan bulan protes anti-pemerintah.
Pertemuan itu mengeluarkan daftar 19 pejabat Suriah yang dilarang bepergian ke negara Arab dan aset mereka dibekukan oleh semua negara tersebut.
Di antara nama tersebut terdapat saudara lelaki Bashar, Maher al-Assad, sepupunya dan jutawan telekomunikasi Rami Makhluf, serta tokoh militer dan dinas intelijen.
Pertemuan itu juga memutuskan untuk memangkas sampai separuh dari semua penerbangan pesawat Arab ke dan dari Suriah yang berlaku 15 Desember, termasuk oleh Perusahaan Penerbangan Syrian Air, demikian isi satu pernyataan.
Liga Arab, Ahad lalu (27/11), menyetujui sanksi luas atas pemerintah Bashar sehubungan dengan penindasan tersebut, untuk pertama kali blok itu pernah memberlakukan tindakan hukuman seberat itu terhadap satu negara anggota.
Tindakan tersebut meliputi larangan dalam waktu dekat terhadap transaksi dengan Damaskus dan bank sentralnya dan pembekuan aset pemerintah Suriah di negara Arab.
Pemungutan suara bagi sanksi itu dilakukan setelah Damaskus membangkang terhadap ultimatum sebelumnya untuk menerima pengamat berdasarkan rencana perdamaian Liga Arab.
Menteri Luar Negeri Suriah Walid al-Mouallem pada November mengatakan penggunaan kata-kata di dalam teks untuk mengirim pengamat tersebut merusak kedaulatan negeri itu sebab Damaskus "sepenuhnya tak mengacuhkan negara Suriah, bahkan koordinasi dengan negara Suriah". (C003)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
