Jakarta (ANTARA News) - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat (Sekjen DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI)  Perjuangan, Tjahjo Kumolo, menyatakan bahwa percepatan reformasi birokrasi bisa mencegah revolusi sosial.

"Kalau tidak, bisa terjadi revolusi sosial karena ketidakberpihakan birokrasi kepada masyarakat," kata Tjahjo kepada ANTARA News, Jakarta, Minggu.

Oleh karena itu, kata anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu, Pemerintah harus memperhatikan beberapa hal dalam rangka antisipasi persoalan ke depan.

"Pokok analisis saya terhadap tantangan ke depan yang perlu kita cermati, antara lain masalah lapangan kerja yang disertai dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang semakin tinggi," kata Tjahjo.

Anggota Komisi I DPR RI itu juga mengingatkan adanya ancaman terhadap kebinekaan dan integrasi bangsa, merebaknya pemahamam liberalisme atau neopragmatisme, dan proses penegakan hukum yang masih belum berkeadilan.

Tak hanya itu saja, lebih jauh Tjahjo melihat masalah kelembagaan, pranata reformasi birokrasi yang masih tanggung, dan belum cepat dituntaskan.

"Telaahan strategis nasional-regional dan internasional dari intelijen harusnya diambil sebagai salah satu pertimbangan utama birokrasi dalam pengambilan keputusan dengan cepat. Kuncinya pada kepekaan, kepedulian, dan antisipasi dini," papar Tjahjo.

Terkait dengan gelagat dan dinamika yang berkembang akhir-akhir ini di beberapa wilayah Indonesia, dia berpendapat, ada beberapa  masalah yang belum teratasi dengan baik.

Menurut dia, saat ini semakin menurunnya tingkat kepuasan dan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah pusat dan daerah yang tidak cepat mengambil keputusan terhadap permasalahan yang menyangkut hajat hidup masyarakat.

"Dengan kata lain, adanya jenjang birokrasi yang panjang sehingga pemerintah pusat atau pemerintah daerah lamban mengambil keputusan. Dan, bisa juga lambannya karena menunggu perintah atasan," kata dia.

Ia juga menilai pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan politik pembangunan pemerintah kurang berpihak pada kepentingan atau kebutuhan masyarakat.

"Kebijakan atau keputusan masih dirasa lamban di berbagai bidang dan cenderung membangun birokrasi baru. Tidak ada fokus dan arah pembangunan di berbagai daerah saat ini," pungkas Tjahjo.

(Zul)

Editor: Kliwon

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar