Pekan Konstitusi Wapres RI ke-10 Jusuf Kalla (kiri) menyampaikan pidato kuncinya pada acara pembukaan Pekan Konstitusi di kantor ICIS, Jakarta, Senin (30/1). Pekan Konstitusi yang akan berlangsung selama enam hari dan dihadiri sejumlah tokoh nasional tersebut digelar untuk membahas soal kemungkinan dilakukannya perubahan atau amandemen kelima UUD 1945. (FOTO ANTARA/Widodo S. Jusuf)

Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, mengatakan penggunaan anggaran negara oleh DPR untuk pengadaan kalender dan kursi ruang banggar adalah tidak penting.

"Tapi jalan (raya) penting, rumah sakit penting," kata Kalla di sela-sela Pekan Konstitusi yang diselenggarakan Kelompok DPD di MPR RI dengan international Conference of Islamic Scholars (ICIS) di Menteng Jakarta, Senin (30/1).

Kalla mengatakan anggaran semestinya digunakan secara wajar terutama untuk pengadaan barang yang tidak penting.

"Semua lembaga negara, pemerintah (dan) DPR memberikan prioritas-prioritas yang penting dahulu. Jangan dahulukan yang tidak prioritas," kata Kalla.

Pada Selasa (17/1), Kepala Biro Humas dan Pemberitaan DPR RI, Djaka Dwi Winarko, mengkonfirmasi pemberitaan sejumlah media mengenai pengadaan kalender DPR tahun 2012 sebesar Rp397.465.750 dan bukan Rp1,3 miliar.

Anggaran tersebut digunakan untuk pembuatan kalender dinding sejumlah 15.900 eksemplar dan kalender meja sejumlah 1.700 eksemplar.

Kalender-kalender itu selain dipasang di seluruh ruang kerja di Gedung DPR, juga diberikan kepada para anggota DPR RI, karyawan, pasangan kerja (counterpart) DPR, pemerintah provinsi dan perguruan tinggi di seluruh Indonesia.

Djaka juga menjelaskan bahwa semua anggaran pembuatan kalender tersebut tidak berada di Setjen DPR, tetapi di Kementerian Keuangan, yang dalam hal ini di KPN. Rekanan yang mengerjakan kalender tersebut selanjutnya mengajukan penagihan ke KPN.

I026

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar