Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan akan mengajukan APBN Perubahan lebih awal untuk menjaga anggaran dalam kondisi yang sehat, kredibel, dan berkesinambungan.

"Kami berikan indikasi bahwa sesuatu yang ingin kita lakukan sebagai tindak lanjut dari APBN 2012 yang tidak jalan. Karena tidak jalan, kami mewaspadai dan mengusulkan untuk ada APBN Perubahan supaya kita bisa review (mengkaji ulang,red) kembali semua penerimaan dan pengeluaran kita," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, ada tiga faktor utama yang mengakibatkan pemerintah mengajukan APBN Perubahan dari jadwal semula pada Juni dan Juli.

Ia mengatakan faktor pertama adalah karena harga ICP minyak yang saat ini secara rata-rata berada dalam kisaran 100-110 dolar AS per barel, jauh di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2012 sebesar 90 dolar per barel.

Faktor kedua, adalah karena realisasi produksi minyak per hari yang lebih rendah dari lifting yang telah ditetapkan sebesar 950 ribu barel dan terakhir, karena adanya kemungkinan DPR tidak menyetujui kenaikan tarif tenaga listrik pada April.

"Kalau kemarin listrik, lewat bulan Januari belum ada keputusan disetujui untuk dinaikkan, dari sisi pengendalian anggaran saya menyampaikan bahwa Menkeu mewaspadai hal ini karena anggaran untuk subsidi akan terlampaui karena skenario tidak terjaga dalam implementasinya," katanya.

Menkeu mengatakan dalam APBN Perubahan tersebut pemerintah juga akan melakukan pemotongan atau mengurangi belanja operasional dan mengendalikan pengeluaran secara sehat.

"Di APBN Perubahan itu kita kemungkinan besar akan lakukan pemotongan belanja. Dan pemotongan belanja itu tentu nanti kita akan ada satu forum bagi kita untuk bicara di internal pemerintah untuk mengendalikan pengeluaran sehingga anggaran menjadi terkendali," ujarnya.

Namun, walaupun postur penerimaan dan pengeluaran dalam APBN Perubahan akan berubah, pemerintah berupaya tetap mempertahankan defisit anggaran dalam kisaran 1,5 persen.

"Kalau hal-hal yang kami kemukakan tidak terjaga, bisa-bisa kita tidak cukup defisit 1,5 persen. Dan kita tidak ingin hal ini menjadi tidak terjaga. Kalau nanti ada pemotongan belanja tentu nanti akan ada satu kesepakatan, kemudian kita akan bawa ke DPR untuk dikaji dan disepakati ulang," ujarnya.

(S034/A011)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar