Jakarta, 5/2 (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)  menyerahkan 15 paket bantuan senilai Rp32,2 miliar, kepada para nelayan di Provinsi Maluku. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Menteri Kelautan dan Perikanan, Sharif C. Sutardjo kepada Pemerintah Provinsi Maluku, hari Minggu (5/2) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon, Maluku. "Bantuan ini sebagai bentuk wujud nyata KKP dalam mendukung Provinsi Maluku sebagai lumbung ikan nasional dan upaya untuk mengoptimalkan industri perikanan di Maluku," tutur Sharif.

     Bantuan tersebut berupa sembilan unit kapal INKA MINA, 20 paket sarana perikanan tangkap, rumah ikan, 10.000 kartu nelayan, sertifikat hak atas tanah (SEHAT) nelayan, 4 unit depo rumput laut, 50 unit cool box 400 kg, bantuan belajar anak pelaku utama, 1 unit kapal penangkap ikan berbobot 30 GT dan keramba jaring apung. Selain itu, KKP juga memberikan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), pengembangan usaha mina pedesaan (PUMP) perikanan tangkap kepada 39 Kelompok Usaha Bersama (KUB) masing-masing senilai Rp 100 Juta per kelompok atau total sebesar Rp. 3,9 miliar dan  bantuan langsung masyarakat PUMP pengolahan senilai Rp 1,9 miliar.

     Selain itu, untuk mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur pelabuhan perikanan, KKP juga menyerahkan dana bantuan sebesar Rp 3 miliar untuk pengembangan pelabuhan perikanan (PP) Banda Naira dan juga Rp 3 miliar untuk Pelabuhan Perikanan Eri. KKP menargetkan Maluku pada tahun 2012 mampu menghasilkan produksi ikan sebesar 849,436 ribu ton.  Oleh karena itu, Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ambon akan didorong untuk ditingkatkan statusnya menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) sehingga dapat mengekspor ikan secara langsung ke mancanegara.

     Sebagai salah satu propinsi kepulauan, Maluku memiliki 976 pulau, dengan 171 pulau di antaranya merupakan pulau berpenghuni.  Maluku secara keseluruhan memiliki perairan seluas 658.294,69 km2 atau mencapai 92,4 persen, sebanyak 20 persen potensi perikanan tangkap Indonesia berada di wilayah ini. Potensi perikanan di provinsi ini mencapai 1,627 juta ton per tahun yang tersebar di tiga Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP),  meliputi, Laut Banda, Laut Maluku, Teluk Tomini, Laut Seram, Laut Aru, Laut Arafura.  "Besarnya potensi tersebut belum diimbangi dengan pemanfaatannya, potensi perikanan tangkap mencapai 1,6 juta ton/tahun, namun sampai sekarang baru digarap sebanyak 300 ribuan ton atau baru sebesar 20 persen", tuturnya.

     Sharif meminta kontribusi semua pihak untuk memajukan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku. Lebih jauh ia mengungkapkan, dalam mengembangkan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, KKP akan mensinergikan empat pihak, yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat yang dimotori KKP akan menempatkan diri sebagai pihak pengambil kebijakan dan regulasi, fasilitasi dan dukungan anggaran, zonasi tata ruang, infrastruktur dan program pemberdayaan.

     Sementara itu, Pemda akan menyambil peran dalam hal penyediaan lahan, penyusunan master plan, penyediaan tenaga kerja, kemudahaan perizinan dan penciptaan iklim kondusif. Untuk swasta dan masyarakat masing-masing akan menempatkan diri dalam hal industri hulu dan hilir, perbankan, kegiatan usaha perikanan, enterpreneurship, dan keamanan dan ketertiban.  Lebih lanjut, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dalam mengembangkan Maluku sebagai wilayah lumbung ikan nasional akan dilakukan melalui empat tahapan. Pertama, pengembangan wilayah berbasiskan pada peluang pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan.  Kedua, potensi spesifik sumberdaya kelautan dan perikanan yang akan dikembangkan memiliki daya saing.  Ketiga, bagian-bagian wilayah yang akan dikembangkan didorong untuk saling bersinergi.  Keempat, bagian wilayah dimantapkan dengan penerapan struktur pengembangan wilayah.

     KKP memfokuskan pada pengoptimalan potensi penangkapan ikan di perairan Indonesia Timur karena wilayah tersebut masih tergolong kaya akan biota laut, bila dibandingkan wilayah pengelolaan perikanan (WPP) di daerah Jawa bagian utara.

     Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi Dr. Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP. 0811836967)

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar