Semarang (ANTARA News) - Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Syarifuddin Hasan mengatakan bahwa pedagang kaki lima adalah mitra strategis pemerintah sehingga komunikasi kedua pihak harus ditingkatkan.

"Saya pikir PKL adalah mitra strategis pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia, jadi sebagai mitra, kita harus berkomunikasi," kata Syarifuddin pada peringatan ulang tahun ke-19 Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) di Semarang, Kamis.

Masalah komunikasi dinilai Syarifuddin sebagai hal yang menyebabkan penggusuran terhadap PKL di beberapa wilayah.

"Sebagai mitra pemerintah, dalam dalam menjalankan usahanya PKL juga harus tertib, rapi dan mau diatur demi kepentingan yang lebih besar, bila hal tersebut dilakukan, otomatis tidak ada penggusuran," tambah Syarifuddin.

Dalam membangun ekonomi Indonesia, menurut Syarifuddin, pemerintah mengambil kebijakan tengah, bukan kapitalis atau ototitarian, termasuk di dalamnya pemberian stimulan untuk ekonomi rakyat.

"Untuk menggerakkan perekonomian butuh kerja sama pemerintah maupun swasta baik dalam maupun luar negeri, pemerintah sesungguhkanya memberikan stimulan bagi ekonomi rakyat yaitu berasal dari investasi dan anggaran belanja pemerintah dalam bentuk subsidi dan Kredit Usaha Rakyat," tambah Syarifuddin.

Menurut data, Jawa Tengah menyalurkan KUR hingga Rp6,7 triliun pada 2011.

"Dengan fasilitas KUR didukung dengan sikap PKL yang tertib, rapi dan bersih saya harap dalam 2-3 tahun mendatang PKL dapat menjadi pengusaha kelas menengah, tujuan kami adalah kesejahteraan," ungkap Menkop.

Mantan Menkop sekaligus salah satu pendiri APKLI Adi Sasono yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan bahwa kadang dengan alasan pembangunan emimpin menggusur rakyat kecil termasuk PKL.

"Tapi setelah petugas pergi, PKL datang lagi, terus menerus seperti itu, situasi itulah yang mendorong lahirnya forum untuk mewadahi PKL dengan pemerintah daerah karena pembangunan seharusnya tidak boleh mengorbankan nilai kemanusiaan," ungkap Adi.

Ketua umum APKLI Ali Mahsun M. Blomed mengatakan bahwa terdapat 4,2 juta PKL dalam naungan APKLI di Jawa Tengah dari total anggota APKLI 25 juta PKL di Indonesia.

"Kami berharap pemerintah mengeluarkan peraturan presiden mengenai kesempatan usaha pedagang kaki lima," kata Ali.

Namun menurut Syarifuddin program pemberdayaan PKL sudah dikerjakan lewat Nota Kesepahaman Bersama Tiga Menteri yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Perdagangan dan Menteri Koperasi dan UKM pada 27 September 2010 tentang Sinergi Program Pengembangan Ekonomi dan Penataan Lingkungan Perkotaan melalui Pengutan Sektor Usaha Mikro.

Untuk 2012 Kemenkop dan UKM berencana memperbaiki tempat usaha 4.360 di 87 kabupaten kota di Indonesia dengan total dana Rp32 miliar.

(D017/N002)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar