Pasukan Yaman tembak mati dua aktivis Selatan
Jumat, 10 Februari 2012 01:17 WIB | 1673 Views
Aden (ANTARA News) - Pasukan keamanan Yaman menembak mati dua aktivis Selatan selama demonstrasi Kamis di daerah Daleh untuk menentang pemilihan presiden yang diadakan akhir bulan ini, kata beberapa saksi dan aktivis.
Gerakan selatan meneriakkan slogan-slogan yang menentang pemilihan seperti referendum dimana Wakil Presiden Abdrabuh Mansur Hadi menjadi satu-satunya calon presiden sesuai dengan perjanjian penengahan Teluk yang ditandatangani Presiden Ali Abdullah Saleh pada November, lapor AFP.
Mereka juga meneriakkan pemberontakan untuk selatan dan mengibarkan bendera eks-negara Yaman Selatan, kata sejumlah saksi.
"Bentrokan meletus dan pasukan keamanan melepaskan tembakan yang menewaskan dua aktivis," tutur seorang saksi.
Pemrotes berpawai ke arah kantor pusat komisi pemilihan umum di kota Daleh dalam upaya mengusir anggota-anggota komisi itu keluar dari kota tersebut ketika pasukan keamanan melepaskan tembakan, kata para saksi.
Aktivis dari kelompok separatis Gerakan Selatan mengkonfirmasi kematian kedua orang itu.
Insiden serupa berlangsung pada 5 Februari ketika aktivis selatan menduduki sebuah kantor polisi di provinsi Hadramut dan dua orang dari mereka tewas ketika pasukan turun tangan untuk mengosongkan kantor itu.
Dua hari sebelumnya, bentrokan bersenjata antara penentang dan pendukung pemilu mencederai puluhan orang di kota utama Aden, Yaman selatan.
Gerakan Selatan berkampanye untuk memboikot pemilihan presiden pada 21 Februari, yang kata mereka tidak memenuhi aspirasi mereka bagi otonomi atau kemerdekaan wilayah selatan.
Yaman dilanda pergolakan yang menewaskan ratusan orang sejak demonstran menuntut pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh pada akhir Januari 2011.
Saleh (69), yang memerintah Yaman selama 33 tahun, menandatangani perjanjian penyerahan kekuasaan yang ditengahi oleh negara-negara Teluk di Riyadh pada 23 November, yang menetapkan ia menyerahkan kekuasaan kepada wakilnya meski ia tetap menjadi presiden kehormatan sampai Februari.
Prakarsa Dewan Kerja Sama Teluk yang bertujuan mengakhiri protes berbulan-bulan itu menetapkan Saleh mengundurkan diri dengan imbalan kekebalan dari tuntutan hukum bagi dirinya dan anggota-anggota keluarganya.
Pada 7 Desember, Wakil Presiden Yaman Abdrabuh Mansur Hadi mengeluarkan sebuah dekrit yang mensahkan pembentukan pemerintah persatuan nasional yang disepakati sesuai dengan perjanjian penengahan Teluk.
Pemerintah baru yang dipimpin oleh Perdana Menteri Mohammed Basindawa akan menjalankan tugas selama tiga bulan, dan setelah itu pemilihan umum dilaksanakan dan Hadi akan secara resmi mengambil alih tugas presiden.
Pemerintah AS dikabarkan mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk merundingkan pengunduran diri Saleh dan penyerahan kekuasaan sementara.
Para pejabat AS menganggap posisi Saleh tidak bisa lagi dipertahankan karena protes yang meluas dan ia harus meninggalkan kursi presiden.
Meski demikian, Washington memperingatkan bahwa jatuhnya Saleh selaku sekutu utama AS dalam perang melawan Al-Qaida akan menimbulkan "ancaman nyata" bagi AS.
Yaman adalah negara leluhur almarhum pemimpin Al-Qaida Osama bin Laden dan hingga kini masih menghadapi kekerasan separatis di wilayah utara dan selatan.
Yaman Utara dan Yaman Selatan secara resmi bersatu membentuk Republik Yaman pada 1990 namun banyak pihak di wilayah selatan, yang menjadi tempat sebagian besar minyak Yaman, mengatakan bahwa orang utara menggunakan penyatuan itu untuk menguasai sumber-sumber alam dan mendiskriminasi mereka.
Negara-negara Barat, khususnya AS, semakin khawatir atas ancaman ekstrimisme di Yaman, termasuk kegiatan Al-Qaida di Semenanjung Arab (AQAP).
Negara-negara Barat dan Arab Saudi, tetangga Yaman, khawatir negara itu akan gagal dan Al-Qaida memanfaatkan kekacauan yang terjadi untuk memperkuat cengkeraman mereka di negara Arab miskin itu dan mengubahnya menjadi tempat peluncuran untuk serangan-serangan lebih lanjut. (M014)Editor: B Kunto Wibisono
COPYRIGHT © 2012
Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com