Berita Terkait
Sungailiat, Bangka (ANTARA News) - Pengamat kebijakan publik Provinsi Bangka Belitung Hendra Sinaga meminta seluruh kepala daerah melibatkan publik dalam penyusunan rancangan program kerja untuk menghasilkan program yang berpihak kepada kepentingan rakyat.

"Semakin banyak publik seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi dan lainnya yang terlibat ketika penyusunan rancangan program kerja, maka masukan dan saran bersifat membangun akan lebih banyak, sehingga saya meminta ke depannya agar dilibatkan," ujarnya di Sungailiat, Kamis.

Menurut dia, keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), akademisi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pengamat kebijakan dan lainnya dapat dilakukan dengan cara mengundang mereka untuk dimintai tanggapan serta masukan terkait rencana kerja yang baru akan disusun.

"Pada dasarnya mereka yang lebih memahami kondisi di lapangan, karena setiap hari orang-orang tersebut selalu berhubungan dengan masyarakat, sehingga saya yakin program kerja yang akan dijalankan ke depannya akan lebih mengena dengan kondisi kehidupan masyarakat sekitar," ujarnya.

Secara Administratif Provinsi Bangka Belitung terdiri atas tujuh kabupaten/kota yakni Kabupaten Bangka, Bangka Tengah, Bangka Selatan, Bangka Barat, Belitung, Belitung Timur dan Kota Pangkalpinang dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 1,2 juta jiwa.

Daratan maupun lautan Babel kaya akan sumber daya alam seperti karet, kelapa sawit, lada, timah, pasir kwarsa dan bahan galian lainnya.

Menurut dia, selama ini pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota di Babel tidak pernah melibatkan mereka untuk duduk bersama-sama di sebuah forum ketika pembahasan rancangan program kerja, sehingga kebijakan yang dijalankan saat ini kebanyakan belum tepat sasaran.

Ia mencontohkan, seperti keberadaan Ombudsman Babel sebagai organisasi internal pemerintah daerah selama ini belum pernah dilibatkan baik saat penyusunan rancangan program kerja pemerintah provinsi, kabupaten maupun kota, sehingga organisasi tersebut banyak tidak mengetahui kebijakan yang sedang dijalankan pemerintah daerah.

Menurut dia, keterlibatan orang-orang Ombudsman dalam penyusunan rancangan program kerja memiliki peranan yang lumayan besar karena melalui lembaga tersebut pemerintah daerah dapat merangkum semua aspirasi rakyat yang disampaikannya untuk dijadikan bahan referensi.

"Semua itu pada dasarnya hak priogratifnya mereka mau melibatkan orang-orang yang bergabung dalam Ombudsman atau tidak, namun saya sebagai mantan Komisioner Ombudsman periode 2005-2010 agar ke depannya keberadaan lembaga tersebut dilibatkan setiap penetapan arah kebijakan," ujarnya.

Ia mengatakan, penyusunan rancangan program kerja merupakan cara untuk menentukan besaran dana yang dibutuhkan selama satu tahun sebelum diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat di masing-masing daerah.

"Apalagi berbicara masalah penggunaan uang, maka sangat penting melibatkan para tokoh, akademisi dan pihak terkait lainnya karena mereka nantinya akan menjadi pengontrol dalam penggunaan anggaran tersebut," ujarnya. (DSD/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar