Jakarta (ANTARA News) - Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Mahfudz Siddiq mengatakan bahwa Indonesia harus tetap netral setelah resolusi Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menyelesaikan persoalan di Suriah diveto oleh China dan Rusia.

"Netral di sini berarti mencari jalan tengah, jangan sampai perbedaan pendapat antara kelompok China dan Rusia dengan anggota DK PBB lain membuat permasalahan di Suriah dibiarkan oleh dunia internasional," kata Mahfudz kepada ANTARA di Jakarta, Jumat.

Politik internasional di PBB memanas setelah negara-negara Barat, seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis menyesalkan tindakan China dan Rusia memveto resolusi DK PBB.

Inggris bereaksi atas veto China dan Rusia dengan mengatakan bahwa dua negara tersebut telah membiarkan rakyat Suriah dibunuh oleh pemerintah sendiri. Bahkan, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Susan Rice, sebagaimana dikutip Reuters, mengatakan bahwa dia muak melihat negara-negara yang menghalangi DK menyelesaikan konflik Suriah.

"Tanpa harus memihak salah satu kelompok, Indonesia tetap dapat aktif menyelesaikan persoalan Suriah. Pemerintah bisa memperkuat diplomasi dengan Liga Arab agar negara tersebut semakin menekan Presiden Suriah Bashar Al-Assad untuk agar mengundurkan diri," kata Mahfudz.

Mahfudz juga menyambut baik tindakan pemerintah menarik Duta Besar Indonesia untuk Suriah pada bulan Desember 2011. Dia menyebut tindakan ini sebagai langkah tegas yang diperlukan.

"Kami dari DPR menyambut baik tindakan tegas yang diperlukan sebagai bentuk kepedulian Indonesia terhadap rakyat Suriah ini," kata Mahfudz.

Konflik kelompok oposisi Suriah dengan rezim Al-Assad berlangsung berkepanjangan sejak Maret 2011. Sampai Desember tahun lalu, jumlah korban sipil yang dilaporkan tewas telah mencapai 5.000 orang, sedangkan dalam satu minggu terakhir, jumlah korban mencapai 300 jiwa.

(G005/D007)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar