Jakarta (ANTARA News) - Komisi IX DPR RI meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk menginvestigasi dan memverifikasi pengadaan barang dan jasa periode 2012.

"Hasil verifikasi dan investigasi agar dilaporkan pada Komisi IX sebagai bahan pengawasan paling lambat tanggal 27 Februari 2012," kata Pemimpin Rapat Dengar Pendapat Komisi IX dengan BKKBN, Soepriyatno, di Gedung DPR, Senin (13/2).

Permintaan investigasi itu muncul dari sejumlah anggota Komisi IX setelah Kepala BKKBN, Sugiri Syarief, menjelaskan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa 2012.

"Dari 17 paket pengadaan alat atau obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan kontrasepsi, dua paket memasuki tahap penandatanganan kontra, 13 paket sudah dapat surat penunjukkan (SPPBJ), dan dua paket gagal lelang," kata Sugiri.

Terkait pengadaan barang dan jasa di BKKBN, Anggota Komisi IX, Surya Chandra, juga mempertanyakan tindakan demonstrasi yang terjadi di kantor BKKBN.

"Tentang masalah demo, memang mengarah pada pelaksanaan tender yang kami lakukan," kata Sugiri.

Sugiri mengatakan siap membatalkan pelaksanaan tender pengadaan barang dan jasa jika memang terbukti ada penyimpangan.

"Saya tidak pernah mengintervensi pelaksanaan pengadaan," kata Sugiri.

Jenis pengadaan sarana medis yang akan diivenstigasi yaitu IUD kit, obgyn bed, implant removal kit, VTP kit, minilap kit, laparoscopy tanpa monitor, laparoscopy dengan monitor, dan dry sterilisator.

Selain itu, investigasi juga dilakukan untuk program sosialisasi kependudukan dan KB melalui produksi dan penayangan iklan layanan masyarakat (PSA) dan program bincang-bincang (talk show) di televisi. (I026)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar