Kamis, 23 Oktober 2014

Pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April

| 3.811 Views
id bbm, bbm bersubsidi, menkeu, agus martowardojo
Pembatasan BBM bersubsidi mulai 1 April
Menteri Keuangan Agus Martowardojo (FOTO ANTARA)
Yang kami pegang saat ini adalah pada 1 April 2012 akan ada pembatasan BBM bersubsidi yang berlaku di Jawa dan Bali, di saat yang bersamaan ada penyesuaian harga listrik sampai 10 persen
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo kembali menegaskan pelaksanaan pembatasan BBM bersubsi per 1 April 2012 sesuai dengan UU No.22 tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Yang kami pegang saat ini adalah pada 1 April 2012 akan ada pembatasan BBM bersubsidi yang berlaku di Jawa dan Bali, di saat yang bersamaan ada penyesuaian harga listrik sampai 10 persen," kata Agus pada konferensi pers mengenai "Perkembangan Ekonomi Makro Terkini" di Jakarta, Selasa.

Menurut Menkeu, bila ada pembicaraan mengenai kenaikan BBM bersubsidi dengan DPR hal tersebut masih dalam tahap wacana.

"Memang ada diskusi dengan DPR yang mempelajari bahwa harga BBM bersubsidi akan dinaikkan, tapi itu semua masih dalam tahapan wacana," ungkap Agus.

Ia menilai dengan prediksi perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia 2012 dari empat persen (year over year) menjadi 3,3 persen, peningkatan rata-rata harga minyak ICP (Indonesia Crude Price) Migas mencapai 129,06 dolar per barel pada 10 Februari 2012 dan sulitnya mencapai "lifting" minyak yang ditargetkan sebesar 950.000 barel per hari menjadi pertimbangan untuk menentukan keputusan mengenai BBM.

"Ada perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia, kenaikan ICP Minas dan kesulitan untuk mencapai `lifting` minyak, ini fakta di lapangan yang harus diperhatikan terkait masalah BBM, kalau saya sendiri berkeyakinan ada pembatasan BBM bersubsidi karena ada kenaikan harga minyak," tambah Menkeu.

Wakil Menteri Keuangan Anny Ratnawati yang juga hadir dalam acara tersebut mengatakan setidaknya ada beberapa hal yang harus diperhatikan pemerintah dalam pemberian subsidi BBM.

Terkait opsi kenaikan harga BBM, ia mengatakan bahwa pemerintah telah mempersiapkan opsi yang memperhatikan kelangsungan fiskal dalam APBN.

"Pemerintah mempersiapkan pembatasan BBM, kemungkinan opsi kenaikan harga dan juga opsi subsidi yang dipatok per liter berapa pun harga minyak mentah, tapi semua opsi itu harus menjaga kelangsungan APBN," ungkap Anny.

Presiden juga telah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jual Eceran dan Konsumen Pengguna Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu.

Perpres tersebut merupakan pengganti dari Perpres No. 55/2005 yang sudah diubah dengan Perpres No. 9/2006. Dalam Perpres No. 15/2012, pemerintah menetapkan harga jual eceran jenis BBM tertentu di titik serah untuk setiap liter.

Untuk minyak tanah ditetapkan sebesar Rp2.500, bensin Rp4.500, dan minyak solar Rp4.500. Harga-harga tersebut sudah termasuk PPN, dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar 5 persen.

Dalam Perpres No. 15/2012 itu juga disebutkan bahwa penggunaan jenis BBM tertentu secara bertahap dilakukan pembatasan, namun jadwal pembatasan belum diatur.
(T.D017/A023)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga