Mataram (ANTARA News) - Panitia Khusus Penyertaan Modal DPRD Nusa Tenggara Barat berharap PT Penjamin Kredit Daerah atau Jamkrida juga dilibatkan sebagai lembaga penjamin dana Kredit Usaha Rakyat, selain tujuh bank yang ditetapkan pemerintah.

"Kalau PT Jamkrida juga dilibatkan sebagai penjamin dana KUR maka PT Jamkrida NTB Bersaing yang sedang dibentuk juga berpeluang untuk itu di tahun mendatang," kata H Najamuddin, Sekretaris Panitia Khusus (Pansus) Raperda Penyertaan Modal DPRD NTB, di Mataram, Kamis.

Pansus DPRD NTB pada Selasa (14/2) berkonsultasi dengan pejabat Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) di Jakarta, terkait penyertaan modal untuk PT Jamkrida NTB Bersaing.

Rapat konsultasi berlangsung di ruang rapat perusahaan publik gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, dan hal itu merupakan bagian dari upaya penyempurnaan raperda penyertaan modal termasuk untuk PT Jamkrida NTB Bersaing, yang sudah memasuki tahap akhir pembahasan.

Dalam rapat konsultasi itu, Pansus DPRD NTB bertanya tentang pola penempatan modal yang disertakan dan aturan pendukungnya.

Hal lainnya yang juga ditanyakan yakni pengaturan hal-hal yang tidak dicantumkan dalam perda tersebut, apakah dapat diatur dalam peraturan gubernur atau keputusan pemerintah daerah.

Pansus DPRD NTB juga mengungkapkan komitmen NTB dalam memajukan usaha kecil menengah melalui pengelolaan Jamkrida, yang mengarah pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Bagi DPRD NTB dan pemerintah daerah, Jamkrida dipandang penting dalam memberdayakan usaha kecil yang tidak memiliki jaminan pemanfaatan dana kredit.

Pada rapat koordinasi itu, Kepala Bagian Lembaga Penjaminan Biro Pembiayaan dan Penjaminan Bapepam-LK Andra Sabta, mengungkapkan bahwa PT Jamkrida Jawa Timur dan PT Jamkrida Bali tengah "merayu" Menko Perekonomian agar keduanya diberi kesempatan menjadi bagian dari lembaga penjamin dana Kredit Usaha Rakyat (KUR)

"Sedang diproses di Kemko Perekonomian. Belum ada kabar lanjutan apakah diterima atau bagaimana," ujarnya.



Sejak 2009

PT Jamkrida Jawa Timur sudah berjalan sejak 2009 dan kini memiliki modal Rp110 miliar, dan Jamkrida Bali yang beroperasi sejak 2010 dan kini memiliki modal Rp52 miliar lebih.

Menurut Andra, dukungan dana jamkrida beserta kualitas pengelolanya amat penting, sehingga ia menyarankan pengelola PT Jamkrida NTB Bersaing, juga memberi perhatian terkait pendanaan tersebut.

Mendengar penjelasan pejabat Bapepam-LK itu, Pansus Penyertaan Modal DPRD NTB langsung menyatakan komitmennya untuk mendorong kemajuan PT Jamkrida NTB Bersaing, agar di kemudian hari dapat menjadi bagian dari lembaga penjamin KUR.

Selain Najamuddin, anggota pansus lainnya Nurdin Ranggabarani juga mengungkapkan tekad memajukan PT Jamkrida NTB. Namun, Nurdin meminta Bapepam-LK untuk ikut mendorong Jamkrida agar diperbolehkan menjadi penjamin dana KUR.

"Kami yakin Jamkrida bisa juga lembaga penjamin KUR. Mohon rekomendasi Bapepam-LK untuk Jamkrida NTB," ujarnya.

Penyaluran KUR di NTB melibatkan tujuh bank pelaksana yakni PT BRI (Persero) Tbk, PT BNI (Persero) Tbk, PT BTN (Persero) Tbk, PT Bank Bukopin (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Syariah Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank NTB.

Dalam penyaluran dana KUR itu, pemerintah mempercayakan PT Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) sebagai lembaga penjamin dana KUR.

Para nasabah penerima manfaat KUR di NTB itu menggeluti usaha di sektor pertanian, perburuhan dan sarana pertanian, pertambangan, perindustrian, listrik, gas dan air, konstruksi, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, pergudangan dan komunikasi, jasa dunia usaha, jasa sosial dan usaha lainnya.

Berdasarkan catatan BI Mataram, realisasi penyaluran KUR di wilayah NTB sampai 30 September 2011 mencapai Rp591,299 miliar lebih, dengan total baki debet sebesar Rp273,628 miliar, yang disalurkan kepada 42.919 nasabah penerima manfaat KUR.

Realisasi terbanyak melalui BRI yang mencapai Rp454,98 miliar lebih yang mencakup 41.689 orang sasaran penerima, sisanya melalui enam bank pelaksana lainnya. Namun, realisasi KUR terendah di Kabupaten Dompu baru mencapai Rp13,75 miliar, dengan jumlah debitur sebanyak 894 orang.

Realisasi tertinggi di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara yang mencapai Rp97,88 miliar lebih dengan jumlah debitur sebanyak 6.864 orang.

Selanjutnya, Kabupaten Lombok Timur yang mencapai Rp45,23 miliar lebih dengan jumlah debitur 6.960 orang dan Kabupaten Sumbawa serta Sumbawa Barat yang mencapai Rp41,256 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 3.803 orang.

Realisasi KUR di Kabupaten Lombok Tengah mencapai Rp37,93 miliar dengan jumlah debitur 19.455 orang, dan di Kabupaten Bima sertas Kota Bima mencapai Rp37,55 miliar dengan 4.943 debitur.

(A058/S004) 16-02-2012 10:38:49

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar