Berita Terkait
Jakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua Komite 33, Jemmy Setiawan mengatakan berita miring yang diangkat beberapa media massa tentang nama-nama keluarga Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang disangkutkan dengan dana kas Partai Demokrat adalah berita yang mengada-ada.

"Kami meragukan dan mempertanyakan akurasi berita itu dan kami menantang pihak atau nara sumber untuk mengklarifikasi dan membuktikan informasi tersebut. Kalau klarifikasi dan bukti tidak diungkap maka itu hanya sebatas fitnah," kata Jemmy Setiawan melalui rilisnya, di Jakarta, Kamis.

Terlebih di negara hukum ini, menurut Jemmy, setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di depan hukum.

"Kalau memang ada fakta-fakta hukum, tentu akan sangat kami hargai. Sebaliknya, tanpa fata-fakta hukum tentu sangat kami sesali," kata Jemmy.

Dia menegaskan, saat ini memang tengah berlangsung sebuah konspirasi dari beberapa kekuatan yang memiliki kepentingan tertentu untuk mendiskriditkan SBY dan keluarganya.

"Ini adalah sebuah sikap yang mencederai proses demokrasi dan pendidikan politik ke depan," ujar Ketua Biro Hukum dan Perundang-undangan DPP Partai Demokrat itu.

Ia meyatakan, akan menjadi pertanyaan besar bagi banyak pihak dimana bagi kami itu adalah pernyataan yang mengada-ada atas tuduhan itu.

"Kami mempertanyakan metode investigasi media yang memuat berita tersebut karena jika hal semacam ini di biarkan maka, media bukan menjadi corong informasi yang berbasis fakta dan bisa bergeser menjadi media yang berbasis pada isu dan fitnah," kata Jemmy lagi

Oleh karenanya, Partai Demokrat menantang nara sumber informasi tersebut untuk membuktikan dan mengklarifikasi informasi tersebut.

"Negara kita adalah negara hukum, semua warga negara sama di hadapan hukum. Fakta hukum silakan bicara, jika tidak berdasarkan fakta, maka kami sebagai barisan pendukung SBY akan melakukan proses hukum jika fitnah tersebut di layangkan tanpa fakta hukum," Jemmy menjelaskan.

"Ada pihak-pihak yang sengaja ingin mendeskreditkan pemerintahan SBY. Hal ini, dianggapnya, adalah sebuah sikap yang mencederai proses demokrasi dan pendidikan politik ke depan," katanya.(Zul)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar