Yogyakarta (ANTARA News) - Sekolah partai hendaknya bukan sekadar pelatihan singkat dan seadanya seperti yang selama ini sudah dijalankan oleh semua partai politik, kata Rektor Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Edy Suandi Hamid.

"Sekolah partai hendaknya merupakan pendidikan yang benar-benar digarap terstruktur dengan evaluasi yang ketat, baik ketika dalam proses pendidikannya maupun setelahnya," kata Edy menanggapi wacana sekolah partai, di Yogyakarta, Minggu.

Menurut dia, dalam konteks Sistem Pendidikan Nasional (SPN), gagasan sekolah partai dapat dikatakan sebagai bagian dari peran masyarakat dalam menyediakan layanan pendidikan.

Selain itu, juga dalam rangka melengkapi atau mengisi pengetahuan fungsional, khususnya terkait dengan soal kebangsaan, ideologi nasional dan kepartaian, pengetahuan fungsional terkait peran jabatan di legislatif, dan jabatan politis di eksekutif yang sangat mungkin diduduki oleh kader partai.

"Dengan bekal pengetahuan tersebut kader partai diharapkan dapat mengembangkan dan berkontribusi lebih banyak dalam jabatannya, bukan sekadar untuk kepentingan partainya tetapi bertujuan mewujudkan cita-cita nasional sebagaimana dimaksud dalam Pembukaan UUD 1945," katanya.

Ia mengatakan, sekolah partai bukan sesuatu yang lepas dari sistem, melainkan bagian yang tidak terpisahkan dalam SPN, yang bertujuan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Sekolah partai hendaknya juga dari awal sudah dirancang tentang standar isi, proses, dan kompetensi lulusannya yang memiliki nilai tambah. Gagasan sekolah partai bisa dimulai dengan sekolah kekhususan terkait bidang tertentu yang sifatnya nasional," katanya.

Menurut dia, bidang itu di antaranya juga dapat dikaitkan dengan situasi dan kebutuhan kader untuk memecahkan persoalan yang dihadapi bangsa ini. Misalnya, persoalan terkait dengan adanya ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan, kemiskinan, pengangguran, maupun persoalan untuk optimalisasi sumber daya.

Dalam konteks tersebut, dalam pendidikan perlu ada pembekalan mengenai apa yang dikenal sebagai ekonomi kerakyatan. Sekolah ekonomi kerakyatan menjadi sesuatu yang khas, membumi, dan relevan dengan situasi yang dihadapi saat ini, dan juga sejalan dengan ideologi bangsa Pancasila.

Dengan bekal itu diharapkan bukan saja memberikan bekal pengetahuan mengenai sistem ekonomi yang ingin dikembangkan, melainkan melahirkan kader yang mementingkan kepentingan kebersamaan dan fokus pada ketertiban sebagian besar rakyat dalam kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi.

"Sekolah ekonomi kerakyatan sangat relevan untuk menjadi awal sekolah partai. Kita melihat ekonomi kerakyatan sudah menjadi terminologi yang selalu dibawa-bawa dalam setiap pemilihan, baik pemilihan legislatif, pemilihan kepala daerah maupun pemilihan presiden," katanya.

(L.B015*H010/H008)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar