Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan penyusunan APBN Perubahan akan mempertimbangkan semua aspek terkait perkembangan situasi perekonomian terkini, yang mengalami banyak perubahan setelah APBN 2012 disahkan pada Oktober tahun lalu.

"Perencanaan APBN Perubahan akan mempertimbangkan semua aspek mulai dari kondisi ekonomi global sampai dengan ekonomi nasional, mulai APBN sampai subsidi, itu semua akan dibahas," ujarnya saat ditemui di Jakarta, Rabu.

Menkeu mengatakan, kondisi perekonomian yang berubah sejak APBN 2012 disahkan membuat asumsi makro mengalami perubahan, apalagi belum ada kepastian dari manajemen pengelolaan subsidi dengan menaikkan Tarif Tenaga Listrik serta pengaturan Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi.

"Dari belanja pemerintah, pemerintah juga menyampaikan akan menggunakan saldo anggaran lebih (SAL) untuk stimulus bagi pembangunan infrastruktur dan berimplikasi kepada anggaran," ujarnya.

Menurut Menkeu, dengan pertimbangan tersebut pemerintah akan mengajukan APBN Perubahan untuk menjaga kondisi fiskal tetap sehat serta mempertahankan keseimbangan pertumbuhan ekonomi yang saat ini sedang tumbuh positif.

Pemerintah, lanjut Menkeu, dipastikan akan menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih rendah dari target yang telah ditetapkan saat ini sebesar 6,7 persen.

Selain itu, asumsi lifting minyak diproyeksikan akan lebih rendah dari 950 ribu barel per hari, nilai tukar lebih rendah dari Rp8.800 per dolar AS dan harga ICP minyak lebih tinggi dari 90 dolar AS per barel karena harga minyak sedang melambung tinggi saat ini.

Menkeu menambahkan, asumsi laju inflasi diprediksi akan meningkat dibandingkan target dalam APBN sebesar 5,3 persen.

"(Target) 5,3 persen sudah memasukkan 0,8 persen dari unsur dampak pembatasan BBM dan kenaikan TTL, jadi sebetulnya base-nya di 4,5 persen plus 0,8 persen jadi 5,3 persen. Kemungkinan kalau 4,5 persen bisa diturunkan akan membuat inflasi tidak terlalu tinggi tapi kalau 4,5 persen tidak bisa diturunkan tentu ada yang kita waspadai," ujarnya.

Sementara penerimaan negara diperkirakan akan meningkat melalui penerimaan negara bukan pajak hingga Rp20 triliun, penambahan saldo anggaran lebih (SAL) untuk pembiayaan infrastruktur serta penerbitan surat utang negara.

"Penerimaan negara yang bisa meningkat dari Penerimaan Negara Bukan Pajak paling tidak Rp20 triliun, SAL akan digunakan sebagai sumber dana dan (penerbitan) surat utang," kata Menkeu.

Secara keseluruhan, menurut Menkeu, peningkatan penerimaan negara tersebut akan diikuti dengan penghematan belanja negara, namun defisit anggaran diperkirakan akan meningkat dari asumsi sebesar 1,5 persen.

"Secara umum, defisit akan terkoreksi mungkin akan meningkat, tapi tidak akan melebihi 3 persen," ujarnya.

Menurut Menkeu, dengan adanya APBN Perubahan, membuat alternatif pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM Bersubsidi lebih terbuka dan dimungkinkan.

"APBN perubahan membuat alternatif pemerintah lebih terbuka, kalau dengan sekarang tanpa APBN Perubahan, alternatif untuk menaikkan harga bisa dikatakan tidak ada," ujarnya.
(T.S034/A026)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar