Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah diminta untuk mengkaji secara mendalam terhadap rencana pembatasan Bahan Bakar Minyak (BBM).

"Kebijakan ini bukan hanya berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Namun harus disadari bahwa politik energi yang diperintahkan konstitusi menegaskan energi termasuk BBM merupakan cabang produksi yang dikuasai negara dan harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat," kata Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Tjahjo Kumolo kepada ANTARA News, Jakarta, Kamis.

Anggota Komisi I DPR RI itu menambahkan, pemerintah harus menyadari bahwa keterkaitan BBM dengan sektor perekonomian rakyat sangat kuat.

"Kenaikan BBM atau pembatasan BBM akan berkorelasi langsung dengan peningkatan kemiskinan," ungkap Tjahjo.

Ia menyarankan, agar pemerintah sebaiknya fokus pada pembenahan sektor migas dari hulu hilir.

"Sehingga penguasaan asing terhadap sistem produksi dan distribusi dapat dikurangi. Disisi lain kebocoran miliaran dollar harus secepatnya diatasi," kata Tjahjo.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, kenaikan BBM mau tak mau harus dilakukan mengingat harga minyak dunia yang semakin tinggi.
(Zul)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar