Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan pemerintah akan menambah pembiayaan melalui penerbitan surat berharga negara (SBN) senilai Rp50 triliun untuk menambal defisit anggaran yang diperkirakan meningkat hingga 2,2 persen dalam RAPBN-P 2012.

"(Ini) belum diputuskan, tapi akan lebih mengarah ke rupiah. Kita juga ada surat berharga negara yang jatuh waktu yang mesti diperpanjang. Jadi kalaupun meningkat tidak lebih dari Rp40 triliun-Rp50 triliun," ujarnya di Jakarta, Jumat.

Menurut Menkeu, penerbitan SBN tersebut merupakan salah satu opsi pemerintah untuk menambah pembiayaan selain melakukan optimalisasi penerimaan, melakukan penghematan belanja kementerian lembaga serta penggunaan saldo anggaran lebih (SAL).

Saat ini, pemerintah bersiap mengajukan penghematan belanja senilai Rp22 triliun dan penggunaan saldo anggaran lebih untuk pembiayaan infrastruktur sebesar Rp24 triliun yang akan dialokasikan dalam RAPBN-P 2012.

Menkeu menjelaskan penambahan pembiayaan tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menjaga pertumbuhan ekonomi walaupun asumsi makro yang telah ditetapkan dalam APBN telah mengalami perubahan drastis.

"Ini adalah satu program untuk melakukan penyehatan fiskal Indonesia dan didalamnya tidak hanya diisi oleh pengendalian APBN supaya pertumbuhan ekonomi terjaga," ujarnya.

Tambahan pembiayaan tersebut, lanjut Menkeu juga diperlukan karena pemerintah ingin mengelola anggaran subisidi dan memberikan kompensasi bagi masyarakat kurang mampu yang akan terkena dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Selain itu, kementerian baru seperti Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga membutuhkan fasilitas pendanaan untuk kegiatan operasional sehari-hari.

"Pembiayaan tambahan karena misalnya kita punya kementerian baru, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu kan juga memerlukan fasilitas pendanaan, jadi kita harus siapkan," kata Menkeu.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Bambang Brodjonegoro menambahkan penggunaan SAL akan menjadi sumber pembiayaan utama untuk menambal defisit anggaran yang melebar karena adanya kenaikan BBM bersubsidi.

"Nanti ditentukan oleh kebijakan BBM-nya. Jadi kalau kebijakan BBM-nya bisa mengurangi deviasi, kemungkinan defisit yang diterapkan tidak akan bergerak jauh dari yang ada," ujarnya.

Namun, dia mengatakan kebutuhan penambahan pembiayaan melalui penerbitan SBN bukan merupakan garda terdepan pemerintah untuk mendorong penerimaan.

"Kita mengutamakan SAL. (Penerbitan) SBN kalau memang sangat dibutuhkan. Garis pertama pertahanan SAL dulu. Kita punya SAL yang masih bisa menutupi tambahan pembiayaan," katanya.  (S034/A013)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © 2012

Ikuti berita terkini di handphone anda di m.antaranews.com

Komentar Pembaca
Kirim Komentar