Sabtu, 1 November 2014

Prof Windia: Bali perlu bentuk komisi irigasi

| 2.794 Views
id komisi, irigasi, Bali
Prof Windia: Bali perlu bentuk komisi irigasi
ILustrasi Saluran Irigasi. (Foto Direktorat Jenderal SDA, Kementerian Pekerjaan Umum)
Lewat wadah komisi irigasi dapat mempersatukan semua komponen yang berkaitan dengan penggunaan air irigasi, sehingga subak di Bali tetap eksis.
Denpasar (ANTARA News) - Guru Besar Universitas Udayana Prof Dr I Wayan Windia MS mengingatkan, Pemprov Bali mapun Pemerintah Kabupaten dan Kota perlu segera membentuk komisi irigasi, sebagai amanat Peraturan Pemerintah (PP) No.60 tahun 2006 tentang irigasi.

Selain itu membentuk Dewan air sebagai amanat PP No.7 tahun 2004 tentang sumber daya air sekaligus mampu berfungsi sebagai forum komunikasi berbagai fihak berkaitan dengan penggunaan air irigasi, kata Prof Windia di Denpasar, Selasa.

Ia mengatakan, Bali perlu memiliki kedua lembaga itu, mengingat warisan organisasi subak, sistem pengairan dalam bidang pertanian tradisional, kini menghadapi permasalahan yang semakin komplek.

Penggunaan air irigasi di Bali belakangan ini semakin komplek sehingga memerlukan wadah yang dapat memfasilitasi berbagai kepentingan yang menggunakan air irigasi.

"Lewat wadah komisi irigasi dapat mempersatukan semua komponen yang berkaitan dengan penggunaan air irigasi, sehingga subak di Bali tetap eksis," ujar Prof Windia.

Mantan anggota DPR-RI itu mencontohkan, Sungai Ayung yang mengalir melewati perkampungan seniman Ubud, yang belakangan di tepi jurang sungai itu berdiri hotel-hotel berbintang, maupun perusahaan air mineral.

"Air sungai itu dibendung lalu disedot untuk kepentingan hotel maupun perusahaan air kemasan sehingga air yang mengalir ke hilir menjadi kecil," tutur Windia yang juga ketua grup riset sistem subak Unud.

Padahal dibagian hilir sungai itu masih ada perusahaan yang bergerak dalam atraksi wisata arung jeram (rafting) yang membutuhkan adanya air sungai yang besar.

"Di bagian hilir lagi air sungai itu dimanfaatkan untuk air pertanian," ujar Windia seraya menambahkan, menghadapi permasalahan yang demikian itu dinilai sangat mendesak untuk membentuk Komisi Irigasi maupun Dewan Air.

Dengan adanya komisi irigasi maupun dewan air sesuai amanat Undang-Undang No.7/2004 dan PP No.20/2006 tentang sumber daya air, permasalahan yang demikian itu diharapkan dapat diselesaikan dengan baik, tanpa ada yang merasa dirugikan.

Jika permasalahan tentang penggunaan air tidak dilakukan secara adil, dan pihak-pihak lain merasa ada yang dirugikan dikhawatirkan menimbulkan permasalahan yang semakin rumit, tutur Prof Windia.

Editor: Ella Syafputri

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga