Rabu, 22 Oktober 2014

Kasus hukum soal pajak dari sisi "branding"

| 4.790 Views
id pajak, branding, korupsi
Kasus hukum soal pajak dari sisi
Suasana di salah satu Kantor Pelayanan Pajak. (ANTARA/Rosa Panggabean)
Jakarta (ANTARA News) - DW, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan, menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dan pencucian uang. Selama sembilan jam ia diperiksa di ruang pemeriksaan Tindak Pidana Khusus, Kejaksaan Agung, Kamis (1/3), terkait rekening gendut yang dilaporkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Satu lagi mantan pegawai DJP, Gayus HP Tambunan, diberitakan pada hari yang sama kembali divonis. Kali ini Gayus dihukum enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider empat bulan kurungan. Harta Gayus juga disita untuk negara.

Berita-berita tentang kasus hukum mantan pegawai DJP tersebut menimbulkan berbagai tanggapan dan persepsi publik. Ini bisa berdampak kepada menurunnya kepercayaan Wajib Pajak (WP) secara signifikan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang berlaku sampai batas akhir 31 Maret nanti.

Amalia E. Maulana, Ph.D. selaku brand consultant & ethnographer tertarik memberi komentar kasus hukum yang menimpa sejumlah mantan pegawai DJP tersebut.

Dia mengatakan, kasus di Ditjen Pajak bukan baru, hanya episode lanjutan saja setelah kasus besar yang menimpa Gayus Tambunan.

"Orang sudah tidak sekaget dulu lagi. Setengahnya bahkan mungkin sudah tidak peduli lagi! Citra Ditjen Pajak sudah sangat tercemar pada saat kasus Gayus marak dibahas di media. Dan yang disayangkan, sepertinya Ditjen Pajak biasa-biasa saja, tidak ada usaha untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat," kata Amalia, direktur ETNOMARK Consulting.

Lebih jauh Amalia mengupas kasus hukum itu dalam kaca mata branding atau dikenal dengan istilah co-branding.

Tiap orang memiliki personal brand masing-masing. Personal brand ini berkolaborasi dengan brand institusi dimana dia bekerja. Kedua brand (personal+institusi) harus selalu menjaga citranya karena apapun cacat yang menimpa salah satu brand akan mempengaruhi brand lainnya.

Menurut dia, saat ini citra DJP sebagai institusi ditarik ke bawah oleh personal-personalnya sendiri.

Dalam branding juga dikenal istilah internal branding, proses penjelasan kepada orang-orang yang bekerja untuk Institusi, agar mengerti secara baik apa visi misi Insititusi. Tanpa pemahaman ini, maka personal brand akan menterjemahkan sendiri cara bekerjanya. Ia tidak lagi bekerja dengan koridor pencapaian cita-cita besar institusi dimana dia bekerja.

"Pertanyaannya, sampai sejauh mana internal branding ini sudah dikerjakan oleh pembuat keputusan DJP?" tanyanya.

Dalam kondisi carut marut citra yang berantakan ini, maka pekerjaan branding minimal yang harusnya dilakukan adalah publikasi kepada masyarakat pembayar pajak (pemangku kepentingan utamanya), bahwa institusi sedang melakukan pembenahan internal secara besar-besaran.

"Jika kemudian berita media adalah penangkapan oknum oleh institusi lain, maka berarti itu bukan hasil bersih-bersih di pekarangan sendiri," kata penulis buku "Brandmate Mengubah Just Friends Menjadi Soulmates" itu.

Dia berpendapat masyarakat perlu bukti yang kongkrit bahwa petinggi-petinggi pajak itu sendiri yang mau membersihkan institusinya, dan hal ini tidak tampak secara signifikan.

Iklan-iklan tentang bayarlah pajak bagi wajib pajak harus dihentikan dulu. Masyarakat pembayar pajak muak dengan iklan berisi anjuran untuk bayar pajak setelah tahu bahwa pengelola pajaknya bermasalah.

Dikhawatirkan, citra yang akan semakin berkembang adalah memang insititusi tersebut sarang mafia yang saling melindungi. Personal-personal brand bermasalah harus segera dilengserkan dari dalam dan ini butuh kemauan yang luar biasa dari pengambil keputusan dalam institusi itu langsung, jangan sampai harus dipaksa dari luar.

Begi Hersutanto dari Indonesia Institute for Democracy, Defense and Diplomacy (IC3D), Jakarta, berpendapat bahwa sebagai warga negara, tentu saja membayar pajak merupakan kewajiban menurut Undang-Undang untuk patuh membayar pajak.

"Membayar pajak memiliki nuansa merupakan bentuk kepatuhan terhadap hukum, sekaligus juga merupakan bentuk sikap nasionalisme sebagai warga negara untuk turut berkontribusi bagi pembangunan," kata peneliti itu.

Tanpa adanya kontribusi aktif dari warga negara, keberadaan suatu negara tidak akan berarti apa-apa. Di sisi lain, mindset dari kewajiban sebuah negara demokrasi adalah sedapat mungkin menyediakan rasa aman dan pelayanan, berikut berbagai hak dari warga negara yang dijamin oleh konstitusi. Dengan demikian, ia menilai, akan tercipta sinergi keseimbangan simbiosis-mutualisme antara pembayar pajak dengan negara.

Menurut dia, mekanisme simbiosis-mutualisme antara pembayar pajak dengan negara tersebut, sayangnya ternodai oleh berbagai fenomena penyelewengan pajak oleh oknum aparat negara. Tentu saja hal tersebut sangat menyakitkan hati bagi warga negara yang dipaksa taat oleh Undang-Undang untuk menunaikan kewajibannya.

"Saya tertarik dengan iklan membayar pajak bahwa, 'Hari Gini Tidak Membayar Pajak, Apa kata Dunia?'" ujar Begi.

Iklan tersebut, katanya, berupaya untuk menimbulkan efek psikologis bagi para wajib untuk taat membayar pajak. Sepertinya, secara berimbang, harus ada iklan pesan dari masyarakat dalam rangka untuk menimbulkan dampak psikologis dari para aparat negara untuk tidak menyelewengkan Pajak melalui ungkapan, "Hari Gini Menyelewengkan Pajak? Apa kata dunia?"

Giliran DJP harus menjelaskan pokok masalah terkait kasus mantan pegawai pajak yang secara jurnalistik sudah proporsional, baik menggunakan siaran pers ke media, konferensi pers dengan mengundang media elektronik, cetak, maupun online.

Tetapi, persoalannya arus besar korupsi di negeri ini sedang menjadi musuh bersama, sehingga sebesar apapun upaya maksimal untuk mengklarifikasi terhadap media membutuhkan waktu yang cukup serta komunikasi yang intensif dan sistematis.

"Masyarakat menunggu aksi bersih-bersih oleh orang-orang di dalam DJP sendiri," kata Amalia.

Masih banyak harapan yang ada di pundak DJP, karena kasus DW maupun Gayus adalah sebagian kecil dari penyimpangan oknum pegawai DJP.

Dilihat nilai uang yang diselewengkan, penyimpangan dari mantan pegawai pajak lebih kecil daripada kontribusi yang diberikan oleh kelembagaan DJP terhadap pendapatan negara non BUMN atau pajak. Dengan kontribusi DJP, pembangunan masih harus berjalan, terutama sarana pendidikan dan pelayanan umum seperti rumah sakit, jalan raya, dan pasar tradisional.

"Namun, perlu ditegaskan di sini bahwa pelanggaran dan penyelewengan pajak bawa dampak permasalahan makro yang dapat disetarakan dengan potensi ancaman nasional," kata Begi, yang juga pengamat masalah keamanan dan pertahanan.
(T.M016)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Top News
Baca Juga