Kamis, 2 Oktober 2014

Pemerintah keluarkan Kepmen jabatan tenaga kerja asing

Senin, 12 Maret 2012 18:22 WIB | 5.133 Views
Pemerintah keluarkan Kepmen jabatan tenaga kerja asing
Muhaimin Iskandar (FOTO ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) No.40/2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing sebagai upaya antisipasi globalisasi sektor jasa atau sektor tenaga kerja dalam 5-10 tahun mendatang.

"Peraturan itu terbit agar tidak ada kerawanan hubungan industrial, apalagi ada TKA (tenaga kerja asing) yang menduduki jabatan tinggi bidang SDM di perusahaan," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar disela Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR di Jakarta, Senin.

Kepmen itu dikeluarkan berdasarkan pasal 46 UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur Tenaga Kerja Asing dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia dan/atau jabatan-jabatan tertentu.

Menakertrans menyebut Kepmen baru itu dikeluarkan karena masih banyak perusahaan yang masih menggunakan tenaga asing, padahal itu mestinya sudah bisa diisi oleh orang Indonesia

"Beberapa perusahaan masih menggunakan TKA, padahal itu kan level 3 (menengah) dalam menajemen yang bisa di isi oleh tenaga kerja Indonesia. Hal ini supaya tidak terjadi hubungan yang tidak harmonis antara misalnya bagian administrasi atau SDM dengan karyawan," kata Muhaimin.

Bukan direktur utama

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja Kemenakertrans Reyna Usman menambahkan, selama ini terjadi salah penafsiran mengenai peraturan tersebut dalam penggunaan istilah CEO.

Reyna menjelaskan bahwa posisi Kepala Eksekutif Kantor yang dimaksud dalam Kepmen itu bukan posisi CEO atau manajemen paling atas namun yang dilarang adalah posisi kepala kantor bidang administrasi atau personalia.

"Kepala Eksekutif kantor yang dimaksud di sini, bukan CEO top management atau Direktur Utama. Yang dilarang itu kepala kantor bagian administrasi dan kepala SDM atau kepala kantor dalam bidang personalia dan administrasi," kata Reyna.

Ia menambahkan bahwa dalam ketentuan perundangan tidak ada istilah CEO, seperti yang dijelaskan dalam UU No.25/2007 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No.40/2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Dalam undang-undang itu, istilah CEO tidak diatur, bahkan dalam praktiknya istilah itu sering digunakan dan sering ditafsirkan sebagai jabatan yang paling tinggi padahal seharusnya jabatan tertinggi di perusahaan dijabat oleh presiden atau direktur utama berdasarkan akta pendirian perusahaan.

Setelah dilakukan pengkajian, Reyna menambahkan, CEO memiliki tugas dan tanggung jawab terhadap pengembangan dan implementasi strategi perusahaan.

Posisi tersebut juga memiliki tugas pengambilan keputusan, dan mengelola seluruh kegiatan, serta sumber-sumber di perusahaan.

"Jadi istilah CEO di perusahaan tidak dipergunakan dalam pengajuan RPTKA (rencana penggunaan tenaga kerja asing) tapi menggunakan jabatan presiden atau direktur utama," kata Reyna.

(A043)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga