Palembang (ANTARA News) - Pemerintah ke depan bisa saja menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tanpa persetujuan DPR RI, dengan telah disetujuinya opsi kedua pada rapat paripurna wakil rakyat di Jakarta, Sabtu (31/3).

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Sumatera Selatan, Nopran Marjani menyampaikan hal itu di Palembang, Minggu terkait dengan telah disetujuinya opsi kedua pada rapat paripurna DPR RI tersebut.

Menurut dia, opsi kedua, yakni memberikan kewenangan kepada pemerintah menyesuaikan harga BBM bersubsidi, jika harga rata-rata minyak mentah Indonesia selama enam bulan mengalami kenaikan atau penurunan lebih dari 15 persen.

Sekarang ini saja, kenaikan harga minyak itu posisinya sudah sekitar 16 persen, jadi pemerintah tinggal menunggu enam bulan lagi untuk menaikkan harga bahan bakar minyak tanpa persetujuan DPR RI, katanya.

Ia menilai, opsi kedua yang ditawarkan itu hanya untuk menyelamatkan muka partai koalisi saja.

Sementara opsi pertama adalah harga eceran BBM bersubsidi tidak ada kenaikan yakni sesuai dengan pasal 7 ayat 6 UU No 22 tahun 2011 tentang APBN 2012.

Partai Gerindra menolak kenaikan harga BBM tersebut, ujar dia.

Sebagaimana diketahui pada rapat paripurna dengan agenda pengesahan RUU tentang APBN Perubahan tahun 2012 yang dipimpin Ketua DPR RI, Marzuki Alie tersebut menawarkan dua opsi.

Opsi kedua tersebut didukung lima fraksi partai-partai politik pendukung pemerintah yakni Fraksi Partai Demokrat, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Amanat Nasional, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, serta Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Sedangkan opsi pertama ini didukung oleh empat fraksi yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Gerindra, Fraksi Hanura, serta Fraksi Partai Keadilan Sejahtera. (SUS/M033)