Senin, 22 Desember 2014

Prancis tolak cara penyelesaian keras atas kemelut Mali

| 739 Views
id mali, ecowac, taureg, niger, sahara, prancis
Paris (ANTARA News) - Tidak ada cara untuk mengalahkan pemberontakan Tuareg di Mali dengan kekerasan, kata Menteri Luar Negeri Prancis Alain Juppe pada Kamis, dengan menyeru negara di kawasan itu membantu merundingkan pengakhiran kemelut itu.

"Tidak akan ada penyelesaian ketentaraan untuk Tuareg. Penyelesaian politiklah yang kita butuhkan," kata Juppe di Paris, menyeru Aljazair, Mauritania dan sekutu Mali di kelompok kawasan ECOWAS membantu, lapor AFP.

Sementara mengesampingkan sekali lagi prakarsa pengiriman pasukan Prancis ke bekas jajahannya itu, Juppe menyatakan Prancis dapat memberi dukungan perbekalan kepada pasukan kawasan jika dikirim untuk mendukung pemerintah Bamako.

Tapi, ia memperingatkan bahwa pengutamaan kekuatan semacam itu harus untuk menghentikan kemajuan pejuang garis keras terkait Alqaida di wilayah Magribi, sementara pembicaraan dimulai dengan pemberontak Tuareg lebih besar.

Ia menyatakan penguasa, yang merebut kekuasaan dua pekan lalu di Mali, harus menyingkir untuk mengembalikan pemerintahan sah, yang akan menerima dukungan kawasan dan antarbangsa untuk menangani kemelut itu.

Juru bicara Juppe menambahkan bahwa Prancis akan terus memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Mali dan "mendukung semua upaya ECOWAS, termasuk persiapan untuk campur tangan tentara".

Pemimpin tentara ECOWAS bertemu di Abidjan pada Kamis untuk membahas kemungkinan pengiriman pasukan kawasan guna menangani kemelut di Mali.

Kepala staf dari sebagian besar dari 15 anggota Masyarakat Ekonomi Negara Afrika Barat (ECOWAS) berunding dengan ketua Menteri Muda Pertahanan Pantai Gading Paul Koffi Koffi.

Perwira tinggi Amerika Serikat dan Prancis juga hadir di pertemuan tersebut.

Pimpinan tentara penguasa, yang memicu kemarahan antarbangsa sesudah merebut kekuasaan di Mali dua pekan lalu, pada Kamis minta Barat membantunya melawan pemberontakan dukungan Al Qaida.

Kapten Amadou Sanogo kepada harian Prancis "Le Monde" dan "Liberation" menyatakan, pemerintahnya membutuhkan bantuan antarbangsa untuk merebut kembali kendali wilayah utara negara itu, yang jatuh ke tangan pemberontak Tuareg.

"Jika kekuatan besar mampu menyeberangi lautan untuk memerangi jaringan keras di Afghanistan, apa yang menghentikan mereka datang kepada kami? Kami menginginkan yang terbaik bagi negara ini," katanya dalam wawancara.

Kekuatan asing menyatakan prihatin atas kemajuan pesat Tuareg, gabungan pasukan pemberontak dengan kelompok keras, termasuk pejuang setia kepada sayap Afrika Utara Alqaida, Alqaida di Islam Barat (AQIM).

Tapi masyarakat antarbangsa juga mengutuk kudeta 22 Maret itu, yang membuat Sanogo berkuasa di sedikit-dikitnya bagian masih dikendalikan pasukan pemerintah di selatan dan barat.

Sementara itu, pakar mengatakan bahwa ketika membantu menggulingkan pemimpin Libya Moammar Gaddafi, pasukan Barat memaksa ratusan pejuang Tuareg bersenjata lengkap pulang ke Mali, mengakibatkan negara Afrika itu kacau.

Bagi sejumlah pengamat, kekuatan Barat berperan membantu memicu kemelut saat ini, sehingga mereka harus bertanggung jawab untuk membantu mengakhirinya.

"Harus berulangkali dikatakan bahwa unsur kekacauan ini adalah campur tangan Barat di Libya," kata Eric Denece, direktur Pusat Penelitian Sandi Prancis (CF2R), kelompok pemikir.

Ketika pemerintah Gaddafi jatuh oleh pemberontakan rakyat dukungan pesawat tempur NATO, tentara sewaan Tuareg-nya lari ke selatan melintasi Sahara ke bekas rumah mereka di Mali dan Niger dalam iringan bersenjata berat truk pikep. (B002/Z002)

Editor: B Kunto Wibisono

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga