Selasa, 29 Juli 2014

Jamsostek gunakan Kejaksaan untuk tingkatkan kepesertaan

Sabtu, 21 April 2012 21:21 WIB | 1.095 Views
Jamsostek gunakan Kejaksaan untuk tingkatkan kepesertaan
Direktur Utama PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga (FOTO ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - PT Jamsostek menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara untuk mengingatkan perusahaan akan kewajibannya memenuhi hak pekerja menjadi peserta program jaminan sosial.

Dirut PT Jamsostek Hotbonar Sinaga di Jakarta, Sabtu, mengatakan hal terberat dalam program jaminan sosial adalah meningkatkan kepesertaan. Saat ini terdapat sekitar 25 juta peserta, tetapi hanya sepertiga diantaranya yang aktif membayar iuran secara rutin setiap bulan.

Sisanya, disebut sebagai peserta pasif karena perusahaan tidak membayar upah pekerja sebagaimana mestinya. Kondisi lain, banyak perusahaan yang mendaftarkan sebagian pekerjanya ke PT Jamsostek, dan tidak sedikit yang melaporkan hanya sebagian upah pekerjanya.

"Kondisi ini sangat memprihatinkan karena kami tidak mempunyai kewenangan menegakkan UU No.3/1992 yang mewajibkan setiap perusahaan yang memenuhi syarat melindungi pekerjanya dari risiko kerja ke dalam progran jaminan sosial," kata Hotbonar.

Berdasarkan peraturan dan perundangan, maka perusahaan yang membayar total upah Rp1 juta perbulan atau mempekerja lebih dari 10 orang maka wajib melindungi pekerja dalam program jaminan sosial.

Kini rata-rata upah minimum pekerja formal Rp800.000 hingga Rp1 juta. Jika, sebuah unit usaha mempekerjakan dua orang saja maka wajib melindungi pekerjanya dalam program Jamsostek.

Namun, kenyataannya masih banyak pekerja formal dan informal yang belum terlindung dari risiko kerja.

"Karena itu, kami menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Agung sebagai pengacara negara untuk mengingatkan perusahaan akan kewajibannya," kata Hotbonar.

Pada tingkat wilayah, pada Jumat (20/4) di Batam ditandatangani kerja sama antara PT Jamsostek Kanwil II dengan tujuh Kejaksaan Tinggi (Kejati) di Sumatera. Ketujuh kajati itu adalah Kajati Riau, Sumsel, Bengkulu, Jambi, Babel, Lampungg dan Kejati Kepri.

Kakanwil II PT Jamsostek Trisno mewakili PT Jamsostek dan tujuh kepala kejaksaan mewakili masing-masing wilayahnya. Trisno mengharapkan Kejati dapat memediasi perusahaan yang belum memahami peran dan kewajibannya atas hak pekerja akan jaminan sosial.

"Yang kami khawatirkan jika ada perusahaan yang sudah memungut uang pekerja tetapi tidak mendaftarkan atau menyetorkannya ke PT Jamsostek," kata Trisno.

PT Jamostek sebagai badan usaha milik negara berhak mendapat layanan hukum dari kejaksaan sebagai pengacara negara.
(T.E007/A011)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga