Jumat, 22 Agustus 2014

Kemhub sosialisasikan tarif baru penyeberangan

Selasa, 24 April 2012 19:34 WIB | 2.003 Views
Kemhub sosialisasikan tarif baru penyeberangan
Ilustrasi PT ASDP Indonesia Ferry.(ANTARA News)
Mataram (ANTARA News) - Pejabat Kementerian Perhubungan menyosialisasikan tarif baru angkutan penyeberangan lintas provinsi di wilayah Nusa Tenggara Barat sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 dan 19 Tahun 2012.

Sosialisasi itu berlangsung di Kantor Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram, Selasa, yang dihadiri pengurus Organda, Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (Gapasdap) dan pihak terkait lainnya.

Pihak yang menyosialisasikan tarif baru angkutan penyeberangan lintas provinsi itu, masing-masing Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Lalu Lintas Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (LLASDP) Rasmin Ginting, Staf Ahli Direksi PT ASDP Yusuf Hadi, Kepala Pusat Komunikasi Kementerian Perhubungan (Kemhub) Bambang S Ervan, dan Wakil Ketua I Dewan Pengurus Pusat (DPP) Gapasdap Bambang Haryo.

Rasmin mengatakan, tarif baru yang akan diberlakukan beberapa bulan mendatang atau setelah sosialisasi di 25 wilayah penyeberangan lintas provinsi itu, tidak terkait langsung dengan rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Khusus di wilayah NTB, terdapat tiga lintasan penyeberangan antarprovinsi, yakni Lembar-Padang Bai (Lombok-Bali), dan Sape-Labuhan Bajo (Sumbawa-Flores), serta Sape-Waikelo (Sumbawa-Sumba).

"Kenaikan tarif ini tidak ada hubungannya dengan rencana pemerintah menaikkan harga BBM, ini merupakan bagian dari proses penetapan penyesuaian tarif dari hasil evaluasi tarif yang dilaksanakan setiap enam bulan," ujarnya.

Ia mengatakan, kenaikan tarif itu antara lain mempertimbangkan tarif yang berlaku saat ini masih dibawah biaya pokok produksi yang berkisar antara 39,54 persen hingga 96,60 persen, atau rata-rata sebesar 67,11 persen.

Selain itu, kemampuan untuk melakukan peningkatan perawatan yang optimal dan peremajaan kapal semakin menurun, dan adanya penataan golongan sebagai akibat terjadinya perkembangan dimensi kendaraan.

Semula terdapat delapan golongan, kini bertambah menjadi sembilan golongan. Golongan I berupa sepeda, Golongan II sepeda motor dibawah 500 CC dan gerobak dorong, Golongan III sepeda motor besar (lebih dari 500 CC) dan kendaraan roda tiga, dan Golongan IV berupa mobil jeep, sedan, minicap, minibus, mikrolet, pick up, station wagon, dengan ukuran panjang sampai lima meter dan sejenisnya.

Golongan V berupa bus, mobil barang/truk tangki dengan ukuran panjang sampai tujuh meter dan sejenisnya. Golongan VI mobil bus, mobil barang/truk tangki dengan ukuran panjang 7-10 meter dan sejenisnya serta kereta penarik tanpa gandengan.

Golongan VII berupa mobil barang (truk tronton/truk tangki), kereta penarik gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang 10-12 meter dan sejenisnya.

Golongan VIII berupa mobil barang (truk tronton/truk tangki), kereta penarik gandengan serta kendaraan alat berat dengan ukuran panjang 12-17 meter dan sejenisnya.

Golongan IX merupakan kendaraan bermotor berupa mobil barang (truk tronton), truk tangki, kendaraan alat berat dan kereta penarik berikut gandengan dengan ukuran panjang lebih dari 16 meter dan sejenisnya.

"Namun, kenaikan tarif angkutan penyeberangan lintas provinsi hanya berlaku untuk kendaraan Golongan V sampai IX. Kalau Golongan I sampai IV tidak mengalami kenaikan atau tetap," ujarnya.

Khusus rute penyeberangan Lembar-Padang Bai dengan jarak tempuh 38 mil, tarif penumpang dewasa masih tetap sebesar Rp30.785/orang, dan penumpang anak sebesar Rp19.800/orang.

Kementerian Perhubungan juga menetapkan perubahan tarif terpadu (tarif angkutan ditambah jasa kepelabuhanan dan asuransi wajib) untuk rute penyeberangan Lembar-Padang Bai, yakni tarif penumpang dewasa masih tetap sebesar Rp36.000/orang, dan penumpang anak sebesar Rp23.000/orang.

Untuk kendaraan Golongan I masih tetap sebesar Rp45.745/unit (tarif terpadu sebesar Rp52.000), Golongan II Rp88.450/unit (tarif terpadu Rp101.000), dan Golongan III sebesar Rp219.750/unit (tarir terpadui Rp232.000), serta Golongan IV sebesar Rp616.510/unit kendaraan penumpang (tarif terpadu Rp659.000), dan Rp591.095/unit kendaraan barang (tarif terpadu Rp617.000).

Untuk Golongan V naik dari Rp1.172.000/unit kendaraan penumpang menjadi Rp1.253.650/unit (tarif terpadu juga naik dari Rp1.279.000 menjadi Rp1.364.000), dan kendaraan barang naik dari Rp987.930/unit menjadi Rp1.057.830/unit (tarif terpadunya naik dari Rp1.040.000 menjadi Rp1.112.000).

Golongan VI juga naik dari Rp1.983.525/unit kendaraan penumpang, menjadi Rp2.121.800/unit (tarif terpadu naik dari Rp2.168.000, menjadi Rp2.310.000), dan kendaraan barang naik dari Rp1.641.160/unit menjadi Rp1.754.660/unit (tarif terpadunya naik dari Rp1.716.000 menjadi Rp1.833.000).

Kendaraan Golongan VII naik dari Rp2.068.235/unit menjadi Rp2.213.985/unit (tarif terpadu naik dari Rp2.200.000 menjadi Rp2.355.000), dan Golongan VIII naik dari Rp3.094.400/unit menjadi Rp3.311.050/unit (tarif terpadunya naik dari Rp3.286.000 menjadi Rp3.518.000).

Khusus Golongan IX baru diberlakukan dengan tarif Rp4.966.550/unit, dengan nilai tarif terpadunya sebesar Rp5.268.000/unit.
(T.A058/N002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga