Minggu, 21 Desember 2014

Kejati Jatim bentuk tim khusus buru Musyafak

| 1.392 Views
id Musyafak, DPRD Jatim, DPRD Surabaya
"Pak Kajati yakin, cepat atau lambat pasti akan tertangkap, meski mencari orang itu tidak mudah."
Surabaya (ANTARA News) - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) membentuk tim khusus untuk memburu Wakil Ketua DPRD Surabaya, Musyafak Ro`uf, yang termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dalam kasus gratifikasi berupa dana jasa pungut senilai Rp720 juta.

"Tim khusus yang telah dibentuk dalam rapat tertutup antara Kejati Jatim dan Kejari Surabaya itu diketuai Asisten Intelijen Kejati Jatim, Ely S.," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jatim, Muljono SH MH, di Surabaya, Kamis.

Menurut dia, tim khusus yang dibentuk Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jatim, Palty Simanjuntak, itu melibatkan unsur intelijen, pidana khusus (Pidsus) Kejati Jatim, dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya.

"Tim khusus itu merupakan bagian dari respons atas pembangkangan yang dilakukan oleh Musyafak. Pak Kajati bilang saat ini pintu hati kejaksaan sudah tertutup untuk Musyafak," katanya.

Ia menjelaskan, tidak ada intervensi politik dalam kasus itu, namun pihaknya semula berharap Musyafak bisa kooperatif, namun akhirnya kejaksaan kini harus memburunya guna melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA).

"Pak Kajati yakin, cepat atau lambat pasti akan tertangkap, meski mencari orang itu tidak mudah," katanya.

Menanggapi tentang putusan untuk tiga tersangka lain dalam kasus yang sama, ia menyatakan, kejaksaan masih berkonsentrasi atas putusan Musyafak yang sudah turun lebih dulu dari MA.

Kejari Surabaya sudah tiga kali melakukan pemanggilan, namun Musyafak hingga Kamis (19/4) pukul 16.00 WIB belum juga menyerahkan diri.

Kasus Musyafak bergulir atas laporan anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jatim,Wahyudin Husein, dan anggota Fraksi Demokrat, Indra Kartamenggala, yang melaporkan bahwa Musyafak telah menerima gratifikasi jasa pungut (japung) senilai Rp720 juta.

Dalam laporannya, Musyafak meminta uang japung melalui Asisten II Sekretaris Kota (Sekkota) Muhlas Udin, yang kemudian menyampaikannya kepada Sekkota Surabaya, Sukamto Hadi.

Kedua orang ini bersama Kepala Dinas Pendapatan dan Keuangan Pemkot Surabaya, Purwito, akhirnya menentukan besaran nilai yang diperoleh anggota dewan adalah Rp720 juta.

Pada persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 21 Oktober 2009, keempatnya diputus bebas, tapi jaksa mengajukan kasasi hingga MA mengabulkan kasasi jaksa pada 26 Januari 2011.

Pada 5 Maret 2012, salinan putusan MA Nomor 1461 K/Pid.Sus/2010 untuk Musyafak baru diterima Kejari Surabaya. Sedangkan salinan putusan untuk tiga terdakwa lainnya belum turun.

"Yang menerima japung bukan anggota DPRD Surabaya saja, melainkan DPRD Jatim juga dengan jumlah lebih besar. Di Surabaya sendiri, yang menerima bukan saya saja, tetapi kenapa saya sendiri yang akan dipenjara, saya masih mencari keadilan dimana pun dan kapan pun," kata Musyafak kepada pers dalam satu kesempatan dari lokasi persembunyian. (*)

Editor: Priyambodo RH

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga