Senin, 22 Desember 2014

Menhut akui PNBP wisata hutan masih kecil

| 1.587 Views
id pnpb, penerimaan negara bukan pajak, wanawisata, menhut, zulkifli hasan
Menhut akui PNBP wisata hutan masih kecil
Menteri Kehutanan, Zulkifli Hasan (FOTO ANTARA)
Jakarta (ANTARA News) - Menteri Kehutanan mengakui penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari wisata dan jasa lingkungan sektor kehutanan masih kecil.

Minimnya perolehan itu, kata Menhut Zulkifli Hasan, di Jakarta, Minggu, juga mempengaruhi PNBP Kehutanan secara keseluruhan.

Karena itu, Kementerian Kehutanan fokus mengedepankan pengelolaan taman nasional dan kawasan wisata alam untuk bisa memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional dan peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar dan dalam kawasan hutan.

"Salah satunya kita undang investor untuk mengelola 50 taman nasional dan 120 taman wisata alam, tentunya investor yang serius karena biayanya mahal," katanya.

Kemenhut menargetkan ada peningkatan PNBP wisata 20 persen setiap tahunnya sampai 2014.

Ia menambahkan peningkatan PNPB itu juga bagian dari upaya menjaga luas hutan konservasi dan taman nasional seluas 26,82 juta hektare.

Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan dan Hutan Lindung Ditjen PHKA, Bambang Supriyanto, mengatakan anggaran untuk konservasi dan perlindungan hutan hanya Rp1,6 triliun. Jumlah ini dinilalinya tidak sepadan dengan luasan kawasan konservasi yang mencapai 26,82 juta hektare.

Upaya mengundang investor di taman nasional dan kawasan pelestarian alam ini juga akan meningkatkan realisasi penerimaan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (IPPA) 2012 lebih dari Rp15,2 miliar yang merupakan capaian tahun lalu.

Ia menyebut saat ini Kemenhut sudah memberikan IPPA 25 izin dan semunya berjalan aktif.

Sejak dikeluarkannya insentif dan kemudahan pengelolaan pariwisata alam lewat Permenhut No.36/2010, kata Bambang, permohonan mengelola taman nasional membludak.

"Banyak proposal yang masuk. Namun kini kami baru memproses 40 permohonan. 25 pemohon sudah mengantongi izin prinsip dan 15 lainnya masih proses."

Bambang menyebutkan Kemenhut berupaya mendongkrak porsi PNBP kehutanan dengan mengajukan revisi iuran dan pungutan PNBP sesuai PP No.59/2008.

"Revisi itu akan meningkatkan PNBP kita 2.000 persen untuk 5 tahun kedepan. Revisi salah satunya merubah ketentuan iuran pemegang IPPA Rp900 ribu per hektare menjadi minimal Rp5 juta per hektare dan maksimal Rp25 juta per hektare," kata Bambang.
(T.A027/A023

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga