Selasa, 21 Oktober 2014

Mencari sembuh dengan Jamkesmas

| 9.834 Views
id jamkesmas, jaminan kesehatan, kartu keluarga miskin, Gakin, pelayanan kesehatan, bantuan kesehatan
Mencari sembuh dengan Jamkesmas
Jutaan pasien miskin menggantungkan layanan kesehatan pada fasilitan Jamkesmas (ANTARA/Imam Santoso)
Kalau yang benar- benar miskin ya kami jamin 100 persen pembayaran sepenuhnya
Jakarta (ANTARA News) – Mendapatkan layanan kesehatan gratis dari pemerintah melalui program seperti Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan Kartu Keluarga Miskin (Gakin) kerap tidak mudah.

Warga miskin yang dinauingi program ini kadang masih sulit mengaksesnya. Salah satunya dirasakan Murtinah, warga Rawamangun, Jakarta Timur.

Murtinah (55) sempat sulit membuat SKTM untuk pengobatan anaknya yang dioperasi pada 2010 karena dia dianggap kurang melengkapi persyaratan untuk mendapatkan SKTM.

Padahal tagihan rumah sakit dari wanita pensiunan ini sudah mencapai Rp10 juta.  Di saat bersamaan, utang bank melilitnya.

Ia diharuskan membuat surat pengantar dari RT/RW, kemudian ke kelurahan. Lalu, diminta mendapatkan surat rujukan dari puskesmas untuk diserahkan ke rumah sakit.

“Ya nunggu antrian lama sekali karena yang daftar banyak, dilempar sana sini," katanya kepada ANTARA News, Minggu (6/5).

Dia juga mesti bolak balik menghadap rumah sakit, kelurahan dan puskesmas. "Salah sedikit saja tidak boleh,” katanya.

Meski begitu, dia bersyukur pada program jaminan pelayanan kesehatan pemerintah ini.  Dia merasa program ini membantu orang-orang kecil untuk sembuh dari penyakit. 

“Meskipun proses birokrasi berbelit, pada akhirnya saya mendapatkan keringanan 30 persen dari biaya tersebut. Alhamdulillah terbantu,” katanya.

Semua dibayarkan

Kepala Pusat Jaminan Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri menyebutkan, pasien berekonomi lemah belum 100 persen diganti biaya pengobatannya oleh pemerintah .

Ini karena banyak warga masih dalam kategori mampu, selain belum terdaftar sebagai peserta Jamkesmas.

“Bisa jadi biayanya sudah tidak masuk Jamkesmas sehingga dimasukkan ke program Jamkesda (jaminan kesehatan daerah). Jadi harus ada cost-sharing (berbagi biaya),” kata dia.

Tahun ini sendiri pemerintah menanggarkan Rp7,4 triliun untuk program Jamkesmas dan jaminan persalinan (jampersal), kecuali warga DKI Jakarta yang akan ditanggung APBD. 

Syarat mendapatkan Jamkesmas tidaklah sulit.  Cukup mencantumkan identitas lengkap, kartu SKTM dan kartu keluarga miskin (gakin).

“Semua akan kami bayarkan, baik pelayanan berobat, rawat inap, persalinan, empat kali cek kehamilan dan segala risiko jika mengalami gangguan kehamilan,” kata Usman.

Bahkan, pemerintah akan mengganti biaya perawatan di kelas tiga di rumah sakit, asal si pasien memiliki SKTM dan gakin.

Kategorisasi warga miskin sendiri ditentukan oleh walikota, bupati dan dinas kesehatan setempat.  
Setelah itu didaftarkan ke pemerintah pusat, untuk kemudian ditunjuk pihak ketiga guna mendistribusikan bantuan kesehatan gratis ini kepada warga tak mampu.

Tak perlu khawatir

Jamkesmas berlaku di puskesmas-puskesmas seluruh Indonesia, di samping 1.070 rumah sakit baik pemerintah, daerah maupun swasta yang jumlahnya kini sudah 339 unit.

"Ada memang swasta yang tidak bersedia ikut,” katanya.

RSCM, RS Mintoharjo, RSPAD Gatot Subroto, RS Tarakan, RS Marinir, RS Triadipa, RS Prikasih, RS Persahabatan, RS Budi Asih, dan RS Karya Medikan adalah di antara yang melayani Jamkesmas.

“Bahkan rumah sakit sekelas RS Siloam juga ikut serta karena ini tidak merugikan pihak RS kok,” katanya.

Ia mencatat, 76,4 juta warga digolongkan miskin dan masuk daftar peserta Jamkesmas. 73 juta diantaranya memiliki kartu Jamkesmas, sisanya pengemis, gelandangan, penghuni panti dan narapidana
 
“Mereka yang tidak mampu namun belum terdaftar bisa memperoleh Jamkesmas melalui rekomendasi dinas sosial, sementara penghuni lapas bisa meminta rekomendasi kepala lapas,” kata dia.

100 persen

Kepala Dinas Kesehatan  Pemda DKI Jakarta Dien Emmawati memastikan, peserta jamkesmas yang benar-benar miskin sama sekali tak akan mengeluarkan biaya sepeser pun.

“Kalau yang benar- benar miskin ya kami jamin 100 persen pembayaran sepenuhnya misalkan biaya Rp100 juta ya Rp100 juta kami cover,” kata dia.

Pemda DKI Jakarta juga mencanangkan program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Keluarga Miskin (JPK Gakin) sebesar Rp600 miliar untuk masyarakat miskin, SKTM dan korban bencana.  Lalu menanggung biaya sakit berkepanjangan warga miskin, korban PHK, korban kebakaran yang hartanya ludes, korban demonstrasi.

Sayang, fasilitas seperti ini kadang diperjualbelikan oleh orang-orang tak bertanggung jawab, tentu saja dengan menggunakan data palsu. 

“Ini yang tidak kami inginkan karena uang yang digunakan kan uang pemerintah. Tidak bisa digunakan sembarangan," kata Dien.

Untuk itu, Pemda DKI mensurvei kemampuan ekonomis warga sebelum mereka memanfaatkan fasilitas ini. Dari hasil survei akan ditentukan seberapa besar biaya kesehatan seeorang bisa ditanggung pemerintah. (*)

Editor: Jafar M Sidik

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga