Rabu, 24 September 2014

Belasan aktivis HMI gelar aksi tutup mulut

Jumat, 11 Mei 2012 22:18 WIB | 6.772 Views
Tanjungpinang (ANTARA News) - Belasan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam Tanjungpinang menggelar aksi tutup mulut di halaman Kantor Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Jumat.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan HMI Tanjungpinang itu terkait dengan permasalahan dana hibah yang diberikan pemerintah kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) yang hingga sekarang belum tuntas.

"Penggunaan dana hibah itu seharusnya transparan dan dipertanggungjawabkan. Temuan Badan Pemeriksaan Keuangan seharusnya ditindaklanjuti oleh aparat yang berwenang," kata Ketua HMI Tanjungpinang, Agus Suryadinata, setelah memimpin aksi tutup mulut.

Aksi tutup mulut dilakukan selama sekitar 30 menit. Kemudian, aktivis menyebarkan selebaran yang berisi transparansi penggunaan dana hibah ke UMRAH yang nilainya mencapai sekitar Rp60 miliar.

"Tindak tegas oknum aparat pemerintahan yang terlibat dalam dugaan penyelewengan dana hibah tersebut," katanya.

Sebelumnya, aktivis HMI Tanjungpinang juga menggelar aksi unjuk rasa di Bundaran Pemedan. Aksi unjuk rasa itu terkait dengan penilaian aktivis terhadap kinerja Pemerintah Tanjungpinang.

Aktivis menilai pemerintah gagal membangun Kota Tanjungpinang. Mereka juga menyebarkan selebaran yang berisi pemerintah gagal dalam meningkatkan moral pelajar dan mahasiswa secara menyeluruh karena masih ada yang tertangkap di hotel bersama pasangannya.

Pemerintah juga kurang tegas terhadap pegawai yang menggunakan jam kerja untuk kegiatan lain, seperti pijat dan "ngopi". Hal itu terbukti setelah Satpol Pamong Praja berhasil mengamankan beberapa pegawai di tempat pijat.

Selain itu, mereka juga menyorot pembagian beasiswa yang belum menyeluruh.

"Pemerintah juga belum berhasil membenahi pelayanan kesehatan, terutama RSUD Tanjungpinang," kata Sekretaris HMI Tanjungpinang, Rio Wanis.

Aktivis HMI Tanjungpinang juga memperingatkan pemerintah untuk tidak menggunakan anggaran untuk kepentingan politik oknum tertentu. Anggaran daerah juga tidak boleh digunakan untuk kepentingan pencitraan dan sosialisasi figur tertentu menjelang pilkada.

"Anggaran rakyat harus kembali ke rakyat dalam bentuk pembangunan, jangan digunakan untuk kepentingan pencitraan dan kepentingan politik tertentu," katanya.

(KR-NP/D007)

Editor: Suryanto

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca