Sabtu, 30 Agustus 2014

Bupati Sanggau berharap pelabuhan darat Entikong terwujud

Rabu, 16 Mei 2012 08:19 WIB | 2.833 Views
Pontianak (ANTARA News) - Kabupaten Sanggau menjadi salah satu kabupaten perbatasan terpenting di bumi Kalimantan karena di salah satu kotanya yang bernama Entikong, adalah pintu gerbang lintas batas utama dengan negara jiran, Malaysia Timur.

Dengan dipimpin Bupati Setiman H Sudin, Pemerintah Kabupaten Sanggau terus mengoptimalkan peningkatan ekonomi daerah dengan memanfaatkan kondisi geografisnya yang berdekatan langsung dengan Sarawak, Malaysia.

Dia mengatakan, keberadaan Pos Lintas Batas di Kecamatan Entikong memberikan pengaruh besar dalam perputaran ekonomi masyarakat dan pemerintah Sanggau, terutama dalam proses perdagangan dan arus ekonomi.

Namun, dalam pemanfaatan keberadaan pos lintas batas yang diresmikan pada tahun 1991 itu, sampai saat ini pos lintas batas (PLB) Entikong belum juga dijadikan pelabuhan ekspor impor.

"Padahal, pos lintas batas ini penting bagi perekonomian Sanggau dan wilayah Kalbar. Devisa yang didapat dari PLB tersebut bisa Rp34 miliar, dan bea masuk lebih Rp12 miliar," kata Setiman yang menjabat pimpinan kabupaten perbatasan itu untuk periode 2009 -2014.

Namun dengan terbitnya Permendag Nomor 57/M-DAG/PER/12/2010 tentang ketentuan impor produk tertentu, ternyata Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB) Entikong tidak termasuk di dalamnya. Tentunya hal itu mempengaruhi posisi Entikong di kalangan pengusaha, sehingga penerimaan negara dari PPLB Entikong kini rata-rata turun hingga 30 persen dari sebelumnya.

Sebetulnya Setiman berharap pengembangan PLB Entikong bisa hingga terwujudnya pelabuhan darat (inland port) yang sudah digagas tahun 2011. Pemerintah Pusat yang berkunjung ke perbatasan selalu membahasnya dan memberi keterangan bahwa pusat sedang mengkaji pembangunan pelabuhan darat itu.

Ia sangat berharap pelabuhan darat itu direalisasikan segera, karena bakal menggerakkan perekonomian Sanggau dan wilayah Kalbar, khususnya perbatasan, secara signifikan.

Kajian yang sedang dilakukan pusat, mengutip keterangan yang didapatnya, meliputi sejumlah hal, di antaranya ketersediaan energi listrik serta potensi sosial ekonomi lainnya.

"Mudah-mudahan rencana pembangunan fisik pada 2012 terealisasi," tutur Bupati yang murah senyum itu.

Seiring pembangunan pelabuhan darat, diharapkannya pemerintah pusat bisa melakukan perubahan regulasi terhadap Permendag tersebut agar proses perputaran ekonomi di PLB tersebut bisa lebih optimal.

Ia yakin pembangunan daerah perbatasan bakal terseret ke arah positif bila Entikong menjadi lokasi pelabuhan darat ke Sarawak. Demikian pula akan menyeret kemajuan pembangunan usaha mikro, kecil dan menengah yang tengah didorong Pemkab Sanggau di daerah perbatasan.

"UMKM terus dikembangkan di sana, sehingga bisa menjadi salah satu pilar perekonomian terdepan dari pemerintah daerah di daerah perbatasan. Bila PLB ini dibenahi aturannya, maka arus penjualan dari UMKM bisa meningkat. Karena itu Pemkab terus melakukan pemberdayaan masyarakat di kawasan perbatasan melalui pendekatan KUMKM yang selama ini sudah didorong," katanya.

Selama ini banyak yang beranggapan pembangunan masyarakat kawasan perbatasan seolah-olah terbelenggu dan sulit dilakukan bila infrastruktur tidak terlebih dahulu disiapkan atau dibangun.

Namun, melalui pemberdayaan UMKM ekonomi masyarakat diharapkan bisa berkembang dan maju, sehingga timbul efek ganda yang mendorong pemerintah pusat dan provinsi untuk segera membangun infrastruktur pendukung.

"Untuk kelembagaan petani, peternak, pedagang perlu diperkuat mulai dari pemberdayaan kelompok sampai pada pembentukan kelembagaan Koperasi sebagai wadah atau lembaga bisnis dimana mereka biasa mengelola usaha dengan baik. Karena dengan usaha secara berkelompok, maka penguatan untuk saling maju dan daya saing bisa lebih baik," kata Setiman.



Sinergi Pusat dan Perbatasan



Salah satu kegiatan yang sedang dijalankan Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) yang terdapat di Bumi Daranante, sebutan untuk Kabupaten Sanggau, yaitu Program Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) yang telah dimulai tahun 2007 sampai dengan saat ini.

"P2DTK merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemerintah daerah dalam memfasilitasi pembangunan partisipatif, memberdayakan masyarakat dan lembaga-lembaga masyarakat dalam perencanaan pembangunan partisipatif terutama bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi," kata Bupati Sanggau, Setiman H Sudin.

Selain itu, P2DTK juga diarahkan untuk melembagakan pelaksanaan pembangunan partisipatif untuk menjamin pemenuhan kebutuhan sosial dasar (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, penguatan hukum, capacity building, serta penciptaan iklim investasi dan iklim usaha, memperbesar akses masyarakat terhadap keadilan, dan meningkatkan kemudahan hidup masyarakat terutama keluarga miskin melalui penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sosial ekonomi.

Dia memaparkan gambaran umum dan potensi wilayah di kabupaten Sanggau sesuai dengan pencapaian visinya yaitu Sanggau Bangkit dan Terdepan.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah perbatasan Sanggau, pemerintah pusat telah melakukan koordinasi teknis yang melibatkan 24 Kementerian/Lembaga serta jajaran Muspida dan SKPD kabupaten Sanggau.

Dengan mengangkat sinergitas program percepatan pembangunan daerah perbatasan antara pemerintah pusat dan daerah, semuanya memiliki kepentingan yang sangat strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya di daerah perbatasan Kabupaten Sanggau.

"Dalam melakukan pembangunan di kawasan perbatasan kita selalu melakukan koordiansi dengan semua pihak dalam rangka mensinkronkan dan keberpihakan program Kementerian Pembangunan Tertinggal dan program seluruh sektor pada Kementerian/Lembaga (K/L) terkait di Kabupaten Sanggau, serta menterpadukan rencana pembangunan perbatasan program Kabupaten Sanggau untuk Tahun Anggaran 2012 hingga 2014," tuturnya.

Setiman menjelaskan, percepatan pembangunan daerah perbatasan di Kabupaten Sanggau didasarkan atas rencana aksi terpadu yang berorientasi kepada penyelesaian masalah-masalah strategis, optimalisasi potensi wilayah, serta berbasis kepada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Tata Ruang Kawasan Perbatasan.

Koordinasi yang selalu dilakukan itu merupakan cara yang tepat sebagai bahan masukan penyusunan Program 2012 hingga 2014 khususnya dalam pembangunan daerah perbatasan, dan hasilnya menjadi acuan penyusunan program prioritas pembangunan daerah perbatasan oleh K/L, dan SKPD Kabupaten Sanggau.

"Kita sendiri akan menyusun program prioritas yang dapat menjadi pengungkit untuk program-program pembangunan daerah perbatasan Kabupaten Sanggau, dan kementerian serta lembaga di harapkan lebih memberikan keberpihakan untuk Percepatan Pembangunan Daerah perbatasan Kabupaten Sanggau," katanya.

Mantan wakil Bupati Sanggau periode 2004-2009 itu juga menjelaskan lebih lanjut akan pentingnya sinergitas program pusat dan daerah khususnya permasalahan listrik, air bersih dan infrastruktur jalan.

Selain itu, masalah lain di Bumi Daranante yang memiliki penduduk sekitar 200 ribu jiwa itu adalah ketenagakerjaan dan TKI, tingkat pengangguran dan pembangunan tata ruang dan infrastruktur.

Produk daerah
Sesuai dengan visi dan misi pemerintahan kabupaten yang dipimpinnya untuk menjadi daerah yang bangkit dan terdepan, maka pihaknya akan memaksimalkan pemanfaatan dan pengembangan potensi dan produk daerah.

"Sumber utama penghasilan sebagian besar penduduk Kabupaten Sanggau adalah pertanian sebesar 92,77 persen dengan komoditas utama berupa karet. Selain karet, komoditi lainnya yang berkembang antara lain padi dan kelapa sawit dan jenis industri kecil yang berkembang di Kabupaten Sanggau antara lain industri makanan, anyaman dan kayu," kata Setiman.

Sebagai bupati, dia optimistis, dengan pengembangan produk daerah berupa karet dan pemanfaatan potensi sawit maka daerah itu bisa menjadi daerah mampu untuk bangkit dan terdepan dalam mensejahterakan masyarakatnya.

Dia mengatakan, selain di bidang perkebunan, potensi pertanian di Sanggau seperti jagung dan kacang tanah juga menjanjikan. Pasalnya, potensi pertanian tersebut memiliki komoditas dan pangsa pasar ekspor.

"Selain itu, potensi perdagangan umum di Sanggau juga menjadi salah satu andalan dalam perolehan PAD kita. Letak beberapa kecamatan di Sanggau yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan salah satu keuntungan tersendiri bagi masyarakat dalam melebarkan usahanya hingga ke negara tetangga," tuturnya.

Setiman menyatakan, kedekatan geografis Sanggau dengan Malaysia mengakibatkan mudahnya pengembangan potensi ekonomi terkait dengan produk potensial untuk dikembangkan KUMKM dalam suatu kawasan (desa atau kecamatan) dengan memanfaatkan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia setempat.

Hal itu juga mendatangkan pendapatan bagi masyarakat sebagai pelaku usaha dan pemerintah, dimana produknya memiliki daya saing, berorientasi pasar dan ramah lingkungan, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif dan bisa bersaing di pasar global.

"Komoditas potensial bisa juga disebut dengan produk unggulan kawasan perbatasan yang bisa dikembangkan masyarakat setempat dan mempunyai prospek pasar yang bagus. Upaya pemberdayaan tentunya difokuskan pada pengoptimalan perusahaan produk terutama yang banyak melibatkan pemangku kepentingan (stakeholder) masyarakat. Untuk itu, perlu dilakukan inventarisasi dan deskripsi produk potensial khususnya di daerah sentra produksinya di mana hal itu sudah mulai kita lakukan saat ini," katanya.

Setiman juga mengatakan, sesuai dengan misi dari pemerintahan Kabupaten Sanggau, khususnya pada poin ke delapan, pengembangan usaha mikro produktif dan investasi dalam rangka meningkatkan pendapatan dan keuangan masyarakat, memperkuat usaha produktif secara partisipatif, mengharuskan pihaknya untuk terus meningkatkan peran serta pelaku ekonomi mikro dalam pembangunan daerah.

Kemudian, lanjutnya, pada poin ke sebelas, yaitu percepatan pembangunan wilayah perbatasan yang sinergis, terukur dan berkelanjutan pada kawasan cepat tumbuh dan tertinggal, pihaknya berupaya untuk mensinergikan berbagai program yang ada baik pada pemkab, pemprov maupun pemerintah pusat, untuk mencapai hal tersebut.
(Z004/Z002)

Editor: Aditia Maruli

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga