Selasa, 21 Oktober 2014

DPRD Kediri buat perda bengkok sekretaris desa

| 3.576 Views
id kabupaten kediri, tanah bengkok, bengkok desa
Kediri (ANTARA News) - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akan membuat peraturan daerah (perda) tentang tanah bengkok untuk mengatur tanah bengkok yang dikelola oleh sekretaris desa.

"Kami sedang membahas masalah ini (masalah tanah bengkok). Selama ini dari pengaduan masyarakat, mereka resah. Status sekretaris desa yang sudah PNS, tapi mereka masih mendapatkan tanah bengkok yang besar," kata Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Kediri Heri Purnawirawan di Kediri, Rabu.

Ia mengaku, pengaduan warga datang dari Desa Blawe, Kecamatan Purowasri, Kabupaten Kediri. Mereka mengadukan masih besarnya pendapatan tanah bengkok yang didapat oleh sekretaris desa, padahal mereka sudah mendapatkan gaji tetap dengan status PNS.

Tanah bengkok yang didapat oleh sekretaris desa itu mencapai luas 4 hektare. Dari luas lahan itu, pihak desa hanya mendapatkan bagian 20 persen, sedangkan sisanya 80 persen menjadi milik sekretaris desa bersangkutan sebagai kompensasi menjadi perangkat, padahal setiap bulan sekretaris desa itu mendapatkan gaji sampai Rp2 juta.

"Warga berharap adanya pembagian yang adil. Dengan bagian yang sedikit, hanya 20 persen, itu untuk kas minim. Mereka menginginkan adanya yang lebih, demi untuk pembangunan desa," ucapnya.

Warga, lanjut dia, menginginkan adanya pembagian antara 40:60, dimana sekretaris desa mendapatkan 40 persen, sisanya untuk kas desa, yaitu 60 persen.

"Kami belum bisa memutuskan masalah ini. Kami akan bahas di dewan dengan mengundang pihak BPMD (Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa)," katanya menegaskan.

Masalah tentang hak pembagian tanah bengkok ini memang pertama kali diadukan oleh warga di Desa Blawe, Kecamatan Purwoasri, Kabupaten Kediri. Perda yang akan dibuat oleh dewan mengatur tentang kedudukan keuangan desa.

Jumlah sekretaris desa yang sudah menjadi PNS di kabupaten juga sudah banyak hingga mencapai 180 dari 344 desa. Sementara sisanya, adalah para perangkat yang sudah lama, yaitu yang usianya sudah melebihi usia maksimal PNS pensiun yaitu 56 tahun.

Selama ini, aturan yang ditetapkan untuk pembagian hasil dari tanah bengkok itu melalui peraturan desa. Dengan adanya Perda tersebut, kalangan dewan berharap lebih mudah mengatur hasil pembagian, agar bisa dimanfaatkan untuk pembangunan di desa.

Sementara itu, Kepala Kecamatan Purwoasri, Suherman mengatakan untuk masalah pembagian tanah bengkok itu ada surat tersendiri. Hal itu juga sudah dibincang ke Sekretaris Desa (Sekda). "Itu Sekda. Dari pemkab sudah menyarankan," kata Suherman.
(ANT-130)

COPYRIGHT © ANTARA 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga