Kamis, 31 Juli 2014

BPKN nilai SNI dapat lindungi konsumen

Selasa, 22 Mei 2012 00:03 WIB | 3.181 Views
Jakarta (ANTARA News) - Badan Perlindungan Konsumen Nasional menyatakan, Standar Nasional Indonesia dapat menjadi alat pelindung bagi masyarakat konsumen dari banyaknya barang impor dengan kualitas rendah.

"Dalam era perdagangan bebas, kita tidak boleh membedakan perlakuan antara produk dalam negeri dengan produk luar negeri, jadi bila produk dalam negeri tidak ada standar, barang dari luar juga tidak dikenakan standar, SNI dapat menahan produk impor yang tidak sesuai standar," kata Ketua BPKN Suhartini Hadad di Jakarta, Senin.

Namun ia mengakui bahwa SNI tidak dapat diterapkan ke seluruh sektor industri karena usaha kecil dan menengah bisa tutup bila SNI diwajibkan bagi seluruh produk.

"SNI kita masih longgar, tapi saat ini harus mulai untuk mewajibkan SNI karena konsumen harus dilindungi dari produk berbahaya," jelas Suhartini.

Badan Standarisasi Nasional (BSN) mencatat terdapat sekitar 7.000 SNI, namun dari jumlah tersebut hanya 83 SNI yang bersifat wajib yaitu terkait dengan kepentingan keselamatan, keamanan, kesehatan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup (K3L).

"Misalnya di pasaran masih ditemukan kabel listrik dengan berbagi kualitas, kualitas terburuk akan mudah sekali menimbulkan korsleting listrik dan akhirnya menciptakan kebakaran," ungkap Suhartini.

Selain penerapan SNI, ia berharap agar Kementerian Perdagangan khususnya Direktorat Jenderal Standarisasi dan Perlindungan Konsumen (SPK) dapat mengintensifkan pengawasan produk impor.

Suhartini juga mengapresiasi pembatasan impor buah yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menekan risiko kesehatan bagi konsumen.

"Pembatasan impor buah sudah bagus, jadi langkah permulaan Kementerian Perdagangan baik tapi sebenarnya perbaikan standar barang dalam negeri juga berada di Kementerian Perindustrian," tambah Suhartini.

Pada Senin (7/5) pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan No 30/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Impor Produk Hortikultur yang didasarkan pada amanat UU No 13/2010 tentang Hortikultura.

Permendag tersebut mewajibkan para importir untuk memperhatikan aspek keamanan pangan, ketersediaan produk dalam negeri, penetapan sasaran produksi, dan konsumsi produk hortikultura.***2*** (T.D017)
(D017/N002)

Editor: Ruslan Burhani

COPYRIGHT © 2012

Komentar Pembaca
Baca Juga